Polemik Hasil Survei Pilkada DKI, Putusan Dewan Etik Persepi Disebut Sarat Kepentingan
ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Keputusan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking Indonesia dinilai sarat kepentingan. Pasalnya, salah satu anggota Dewan Etik Saiful Mujani diduga berperan ganda sebagai "wasit sekaligus pemain" dalam industri survei nasional.
Temuan ini semakin memperkeruh kontroversi antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Anggota Dewa Etik dinilai tidak netral yaitu salah satu anggotanya Saiful Mujani tercatat sebagai mantan Direktur Eksekutif periode 2005-2010 dan masih aktif sebagai peneliti senior.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas Saiful Mujani dalam mengambil keputusan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi menekankan pentingnya transparansi dalam keanggotaan Dewan Etik.
"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan objektivitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak. Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling penting menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan," tegasnya.
Sikap tendensius Dewan Etik terhadap Poltracking semakin mencurigakan mengingat sejumlah lembaga survei lain justru memiliki hasil yang sejalan dengan Poltracking untuk Pilkada Jakarta 2024.
Keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi pada Poltracking tanpa alasan pelanggaran yang jelas semakin mempertebal dugaan adanya konflik kepentingan. Dari kasus ini, pentingnya reformasi dalam tubuh Persepi dan industri survei secara keseluruhan.
Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi tekanan, telah membuktikan diri sebagai penjaga integritas data dan transparansi dalam dunia survei Indonesia. Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kredibilitas Persepi sebagai lembaga pengawas etika survei kini dipertaruhkan, dan industri survei nasional berada di titik kritis yang membutuhkan perubahan fundamental.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Temuan ini semakin memperkeruh kontroversi antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Anggota Dewa Etik dinilai tidak netral yaitu salah satu anggotanya Saiful Mujani tercatat sebagai mantan Direktur Eksekutif periode 2005-2010 dan masih aktif sebagai peneliti senior.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas Saiful Mujani dalam mengambil keputusan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi menekankan pentingnya transparansi dalam keanggotaan Dewan Etik.
| Baca: Survei LSI Denny JA: Pemilih PDIP dan PKB Condong ke Khofifah-Emil |
"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan objektivitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak. Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling penting menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan," tegasnya.
Sikap tendensius Dewan Etik terhadap Poltracking semakin mencurigakan mengingat sejumlah lembaga survei lain justru memiliki hasil yang sejalan dengan Poltracking untuk Pilkada Jakarta 2024.
Keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi pada Poltracking tanpa alasan pelanggaran yang jelas semakin mempertebal dugaan adanya konflik kepentingan. Dari kasus ini, pentingnya reformasi dalam tubuh Persepi dan industri survei secara keseluruhan.
Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi tekanan, telah membuktikan diri sebagai penjaga integritas data dan transparansi dalam dunia survei Indonesia. Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kredibilitas Persepi sebagai lembaga pengawas etika survei kini dipertaruhkan, dan industri survei nasional berada di titik kritis yang membutuhkan perubahan fundamental.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
