Sulteng Rawan Bencana, Ahmad Ali-Abdul Karim Optimalkan Upaya Mitigasi
Paslon Pilgub Sulteng 2024, Ahmad HM Ali-Abdul Karim berjanji optimalkan upaya mitigasi bencana. (Foto: Dok. Tangkapan layar Metro TV)
Jakarta: Pasangan Calon Pilgub Sulawesi Tengah nomor urut 01 Ahmad HM Ali-Abdul Karim mengakui wilayahnya masuk dalam daerah rawan bencana. Pada 2018, Sulteng sempat diguncang gempa besar diikuti tsunami dan likuefaksi.
Cagub Sulteng Ahmad Ali mengungkapkan bencana memang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Namun, pemerintah daerah bisa menyiapkan diri dengan melakukan mitigasi.
"Ke depan, pemerintah daerah harus mampu melahirkan teknologi sebagai alarm kepada masyarakat supaya Ketika bencana terjadi tidak jatuh korban," ungkapnya dalam Debat Perdana Pilgub Sulteng yang disiarkan langsung Metro TV, Rabu malam, 16 Oktober 2024.
Menurut Ahmad Ali, mematangkan mitigasi salah satunya juga dengan menyiapkan jalur evakuasi. Termasuk memastikan lokasi penampungan bagi korban terdampak bencana dilakukan dengan representatif.
Guna mewujudkan hal itu, hanya orang-orang yang mumpuni yang bisa menempati jabatan di pemerintah daerah. Birokrat yang dimaksud adalah mereka yang mampu memahami mitigasi dengan menjauhkan masyarakat dari pusat bencana.
"Pemerintah daerah tidak ingin ada lagi masyarakat mati sia-sia karena pemerintahnya tidak siap dengan mitigasi bencana," jelas Ahmad Ali.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((TIN, MEL))
Cagub Sulteng Ahmad Ali mengungkapkan bencana memang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Namun, pemerintah daerah bisa menyiapkan diri dengan melakukan mitigasi.
"Ke depan, pemerintah daerah harus mampu melahirkan teknologi sebagai alarm kepada masyarakat supaya Ketika bencana terjadi tidak jatuh korban," ungkapnya dalam Debat Perdana Pilgub Sulteng yang disiarkan langsung Metro TV, Rabu malam, 16 Oktober 2024.
Menurut Ahmad Ali, mematangkan mitigasi salah satunya juga dengan menyiapkan jalur evakuasi. Termasuk memastikan lokasi penampungan bagi korban terdampak bencana dilakukan dengan representatif.
Guna mewujudkan hal itu, hanya orang-orang yang mumpuni yang bisa menempati jabatan di pemerintah daerah. Birokrat yang dimaksud adalah mereka yang mampu memahami mitigasi dengan menjauhkan masyarakat dari pusat bencana.
"Pemerintah daerah tidak ingin ada lagi masyarakat mati sia-sia karena pemerintahnya tidak siap dengan mitigasi bencana," jelas Ahmad Ali.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((TIN, MEL))
BERITA TERKAIT
