Ini Kata KPU Makassar soal Kemenangan Sementara Kotak Kosong
Ilustrasi--Antara
Makassar: Kotak kosong unggul sementara dalam penghitungan langsung atau real count KPU di Pemilihan Wali Kota Makassar 2018. Hingga Kamis 28 Juni pukul 13.36 Wita, kotak kosong mengumpulkan 92.299 suara atau 53,63 persen.
Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi memperoleh 79.796 suara atau 46,37 persen. Jumlah suara yang masuk 178.150, dari 821 tempat pemungutan suara atau 30,75 persen dari total keseluruhan.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat atau quick count yang kebanyakan mengunggulkan kotak kosong. Celebes Research Center (CRC) yang mengambil sampel 200 TPS, menyebut perolehan suara kotak kosong menang sebesar 53,47 persen.
Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed enggan banyak berkomentar soal peluang kotak kosong memenangi Pilkada. Dia mengimbau masyarakat menunggu hasil akhir real count maupun rekapitulasi berjenjang.
“Kami belum mau berandai-andai karena belum ada hasil resmi dari KPU Makassar,” kata Rahma di Makassar, Kamis 28 Juni.
Rahma menjelaskan bahwa real count membantu masyarakat mengetahui hasil Pilkada Serentak secara cepat dan transparan. Data berdasarkan entri lembaran suara C1 dari tiap TPS apa adanya. Jika terdapat kesalahan akan diperbaiki pada proses rekapitulasi.
Saat dimintai tanggapan soal skenario jika kotak kosong menang, Rahma enggan menanggapi. Dia hanya menyodorkan rujukan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2018 tentang Pilkada. “Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan,” katanya.
Baca: Kemenangan Kotak Kosong jadi Sejarah Baru di Pilkada
Menurut UU 10/2016, pilkada akan ditunda jika pasangan dengan paslon tunggal kalah. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada 2020.
Pada PKPU 13/2018, pasangan calon tunggal harus mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen. Jika kurang, maka pilkada ditunda ke pilkada selanjutnya dan pasangan calon bersangkutan bisa maju lagi.
Humas KPU Sulsel Asrar Marlang mengatakan masa jabatan wali kota Makassar sudah berakhir pada 2019. Jika pilkada ditunda ke 2020, maka akan ditunjuk pejabat untuk mengisi kekosongan.
“Seperti di Makassar, bila masa jabatannya sudah berakhir maka akan ditunjuk penjabat wali kota oleh gubernur,” ujar Asrar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi memperoleh 79.796 suara atau 46,37 persen. Jumlah suara yang masuk 178.150, dari 821 tempat pemungutan suara atau 30,75 persen dari total keseluruhan.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat atau quick count yang kebanyakan mengunggulkan kotak kosong. Celebes Research Center (CRC) yang mengambil sampel 200 TPS, menyebut perolehan suara kotak kosong menang sebesar 53,47 persen.
Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed enggan banyak berkomentar soal peluang kotak kosong memenangi Pilkada. Dia mengimbau masyarakat menunggu hasil akhir real count maupun rekapitulasi berjenjang.
“Kami belum mau berandai-andai karena belum ada hasil resmi dari KPU Makassar,” kata Rahma di Makassar, Kamis 28 Juni.
Rahma menjelaskan bahwa real count membantu masyarakat mengetahui hasil Pilkada Serentak secara cepat dan transparan. Data berdasarkan entri lembaran suara C1 dari tiap TPS apa adanya. Jika terdapat kesalahan akan diperbaiki pada proses rekapitulasi.
Saat dimintai tanggapan soal skenario jika kotak kosong menang, Rahma enggan menanggapi. Dia hanya menyodorkan rujukan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2018 tentang Pilkada. “Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan,” katanya.
Baca: Kemenangan Kotak Kosong jadi Sejarah Baru di Pilkada
Menurut UU 10/2016, pilkada akan ditunda jika pasangan dengan paslon tunggal kalah. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada 2020.
Pada PKPU 13/2018, pasangan calon tunggal harus mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen. Jika kurang, maka pilkada ditunda ke pilkada selanjutnya dan pasangan calon bersangkutan bisa maju lagi.
Humas KPU Sulsel Asrar Marlang mengatakan masa jabatan wali kota Makassar sudah berakhir pada 2019. Jika pilkada ditunda ke 2020, maka akan ditunjuk pejabat untuk mengisi kekosongan.
“Seperti di Makassar, bila masa jabatannya sudah berakhir maka akan ditunjuk penjabat wali kota oleh gubernur,” ujar Asrar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
