9 Kriteria Calon Pemimpin yang Layak Dipilih Versi KPK
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masuk ke tahap yang paling menentukan, pemungutan suaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan masyarakat memilih calon pemimpin paling bersih, jujur, serta bermental antikorupsi.
Ada sembilan kriteria calon kepala daerah yang layak dipilih versi KPK. "Pertama, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020.
Kedua, KPK menyarankan warga memilih calon yang tidak berpolitik uang. Calon yang menggunakan politik uang berpotensi korupsi untuk mengembalikan modal kampanye.
Ketiga, masyarakat disarankan memilih calon dengan rekam jejak yang baik dalam mendukung gerakan antikorupsi. Keempat, warga diajak memilih calon yang patuh melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pernah menolak gratifikasi.
"Kelima, calon mempunyai visi, misi, dan program mencerminkan semangat antikorupsi," ujar Ipi.
Baca: Tips Mengecek Integritas Cakada Ala KPK
Keenam, KPK menyarankan masyarakat memilih calon yang merakyat dan berpihak pada keadilan. Ketujuh, calon kepala daerah yang dipilih selayaknya menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme.
Kedelapan, KPK menyarankan calon yang bergaya hidup sederhana dipilih. Kesederhanaan merupakan sikap yang paling jauh dari korupsi.
Terakhir, KPK menyarankan masyarakat untuk memilih calon yang berani bertanggung jawab. Sikap dan kriteria tersebut sangat dibutuhkan seorang pemimpin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Ada sembilan kriteria calon kepala daerah yang layak dipilih versi KPK. "Pertama, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020.
Kedua, KPK menyarankan warga memilih calon yang tidak berpolitik uang. Calon yang menggunakan politik uang berpotensi korupsi untuk mengembalikan modal kampanye.
Ketiga, masyarakat disarankan memilih calon dengan rekam jejak yang baik dalam mendukung gerakan antikorupsi. Keempat, warga diajak memilih calon yang patuh melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pernah menolak gratifikasi.
"Kelima, calon mempunyai visi, misi, dan program mencerminkan semangat antikorupsi," ujar Ipi.
Baca: Tips Mengecek Integritas Cakada Ala KPK
Keenam, KPK menyarankan masyarakat memilih calon yang merakyat dan berpihak pada keadilan. Ketujuh, calon kepala daerah yang dipilih selayaknya menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme.
Kedelapan, KPK menyarankan calon yang bergaya hidup sederhana dipilih. Kesederhanaan merupakan sikap yang paling jauh dari korupsi.
Terakhir, KPK menyarankan masyarakat untuk memilih calon yang berani bertanggung jawab. Sikap dan kriteria tersebut sangat dibutuhkan seorang pemimpin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
