Organisasi Guru Minta Calon Kepala Daerah Perhatikan Mutu Pendidikan
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, meminta calon kepala daerah di Pilkada 2020 memperhatikan mutu pendidikan. Menurutnya, kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah.
"Apalagi, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP)," kata Heru, dilansir dari Antara, Kamis, 29 .
Heru menyambut positif jika ada calon kepala daerah yang mengusung kemajuan pendidikan dalam visi dan misinya. Selama ini, Heru mengamati birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
"Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan," kata dia.
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
"Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum support. Padahal, dalam UUD, anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah," kata Heru.
Menjawab tantangan itu, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa, Syafaruddin Jarot dan Mokhlis, berjanji akan memperkuat dan memperjuangkan mutu pendidikan. Keduanya akan membenahi status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
"Kami berkomitmen memperkuat keberadaan GTT/PTT di Sumbawa dengan menerbitkan SK Bupati," kata Jarot.
Hal ini diungkapkan Jarot dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Sumbawa bertema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial kebudayaan, di Hotel Sernu Kecamatan Sumbawa, Rabu, 28 Oktober 2020.
Kepala daerah, kata Jarot, harus berani dan punya komitmen kuat untuk memperjuangkan dan memantapkan peran GTT/PTT yang ada. "Beberapa kabupaten juga sudah menerapkannya GTT/PTT yang sudah masuk dalam dapodik (data pokok pendidikan). Bupati Sumbawa harus berani mengeluarkan SK untuk GTT/PTT," ujar dia.
Ketua Forum GTT/PTT Kabupaten Sumbawa Yuyun Komalasari mengatakan jumlah GTT/PTT yang belum mengantongi SK Bupati di Sumbawa saat ini mencapai 2.417.
"Saat ini pendidikan di Sumbawa hanya berkisar 7,91 tahun, artinya rata-rata umur kelas 2 SMP sudah putus sekolah. Masih jauh dari angka 9 tahun pendidikan yang diharapkan," kata Yuyun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
"Apalagi, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP)," kata Heru, dilansir dari Antara, Kamis, 29 .
Heru menyambut positif jika ada calon kepala daerah yang mengusung kemajuan pendidikan dalam visi dan misinya. Selama ini, Heru mengamati birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
"Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan," kata dia.
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
"Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum support. Padahal, dalam UUD, anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah," kata Heru.
Menjawab tantangan itu, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa, Syafaruddin Jarot dan Mokhlis, berjanji akan memperkuat dan memperjuangkan mutu pendidikan. Keduanya akan membenahi status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
"Kami berkomitmen memperkuat keberadaan GTT/PTT di Sumbawa dengan menerbitkan SK Bupati," kata Jarot.
Hal ini diungkapkan Jarot dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Sumbawa bertema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial kebudayaan, di Hotel Sernu Kecamatan Sumbawa, Rabu, 28 Oktober 2020.
Kepala daerah, kata Jarot, harus berani dan punya komitmen kuat untuk memperjuangkan dan memantapkan peran GTT/PTT yang ada. "Beberapa kabupaten juga sudah menerapkannya GTT/PTT yang sudah masuk dalam dapodik (data pokok pendidikan). Bupati Sumbawa harus berani mengeluarkan SK untuk GTT/PTT," ujar dia.
Ketua Forum GTT/PTT Kabupaten Sumbawa Yuyun Komalasari mengatakan jumlah GTT/PTT yang belum mengantongi SK Bupati di Sumbawa saat ini mencapai 2.417.
"Saat ini pendidikan di Sumbawa hanya berkisar 7,91 tahun, artinya rata-rata umur kelas 2 SMP sudah putus sekolah. Masih jauh dari angka 9 tahun pendidikan yang diharapkan," kata Yuyun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
BERITA TERKAIT
