Jelang Pilkada, Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, dalam kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik 2024 di Jakarta. Dok. Kemenag
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah langkah mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berkaca dari kontestasi politik sebelumnya, potensi konflik dengan memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman.
"Sekarang sudah menghangat lagi suasana di daerah menjelang pilkada di November nanti. Kita segera mendorong upaya pencegahan konflik dengan merekatkan kembali barisan," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, dalam kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik 2024 di Jakarta, dilansir pada Selasa, 16 Juli 2024.
Adib menjelaskan Kementerian Agama telah memiliki instrumen penting pencegahan konflik, yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. "Semua aparatur Kemenag pusat sampai daerah, harus menjalankannya," ucap dia.
Adib menyampaikan pemerintah telah memiliki sistem untuk menangani sejumlah konflik di masyarakat. Menurut dia, sistem tersebut akan optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.
"Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau aktor resolusi konflik itulah yang akan menjalankan sistem itu," ungkap dia.
Adib mengatakan untuk membangun harmoni di tengah masyarakat, diperlukan sinergisitas di internal Kemenag dari pusat dan daerah, hingga kerja sama lintas instansi.
"Misalnya dari mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi dengan instansi-instansi terkait," ujar dia.
Menurut Adib, kerja sama harus dimulai dari tingkat pusat melalui MoU. Sehingga, stakeholder di daerah dapat langsung menjalankan tugasnya.
"Nanti, kita lakukan piloting di beberapa daerah. Sehingga jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita memiliki Peta Nasional Bangun Harmoni," tutur dia.
Adib menambahkan keamanan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal membangun bangsa. "Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Sekarang sudah menghangat lagi suasana di daerah menjelang pilkada di November nanti. Kita segera mendorong upaya pencegahan konflik dengan merekatkan kembali barisan," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, dalam kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik 2024 di Jakarta, dilansir pada Selasa, 16 Juli 2024.
Adib menjelaskan Kementerian Agama telah memiliki instrumen penting pencegahan konflik, yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. "Semua aparatur Kemenag pusat sampai daerah, harus menjalankannya," ucap dia.
Adib menyampaikan pemerintah telah memiliki sistem untuk menangani sejumlah konflik di masyarakat. Menurut dia, sistem tersebut akan optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.
"Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau aktor resolusi konflik itulah yang akan menjalankan sistem itu," ungkap dia.
| Baca Juga: Prabowo Putuskan Bobby Nasution Berpasangan dengan Bupati Asahan Surya |
Adib mengatakan untuk membangun harmoni di tengah masyarakat, diperlukan sinergisitas di internal Kemenag dari pusat dan daerah, hingga kerja sama lintas instansi.
"Misalnya dari mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi dengan instansi-instansi terkait," ujar dia.
Menurut Adib, kerja sama harus dimulai dari tingkat pusat melalui MoU. Sehingga, stakeholder di daerah dapat langsung menjalankan tugasnya.
"Nanti, kita lakukan piloting di beberapa daerah. Sehingga jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita memiliki Peta Nasional Bangun Harmoni," tutur dia.
Adib menambahkan keamanan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal membangun bangsa. "Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
