Tiga Paslon Tolak Hasil Pleno Pilbup Bogor
ilustrasi-medcom.id
Bogor: Sengkarut pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bogor yang telah diketuk palu oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bogor, memancing reaksi dari tiga pasang calon yang mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Para saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor tiga, empat dan lima walk out dan tidak menandatangani hasil pleno KPU Kabupaten Bogor yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Jumat, 6 Juli 2018.
Mereka yang menolak hasil rapat pleno itu, yakni saksi pasangan nomor urut 3 Ade Ruhandi alias Jaro Ade - Ingrid Kansil (JADI), nomor urut 4 Gunawan Hasan - Ficky Rhoma, dan nomor urut 5 Ade Wardhana Adinata - Asep Ruhiyat.
Menurut saksi pasangan cabup nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil (JADI), Asep As'ary, menilai penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor gagal secara sistem.
Hal tersebut berawal dari temuan perubahan berita acara yang tak melewati mekanisme aturan pemilihan umum.
"Dari temuan kami dan itu sudah diakui oleh KPU sendiri ternyata ada perubahan DA1 yang dilakukan 27 kecamatan. Namun, mereka tidak memberikan jawaban yang tegas dan tidak mendasar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018," jelasnya kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018.
Dia menerangkan, berbagai dugaan kecurangan yang terkuak dalam rapat pleno terus dilontarkan para saksi. Namun, para penyelenggara pemilu tidak memberikan alasan yang memuaskan para saksi.
Menurut dia semua mekanise soal Pemilu soal diatur ke dalam undang-undang. Sebagai contoh Kecamatan Tamansari, di lokasi tersebut menuliskan jumlah suara sebanyak 1.296.
"Apalagi, mereka merevisi hasil penghitungan suara di luar mekanisme pleno, artinya ada kejadian pengambilan keputusan di luar mekasnisme pemilu yang ada. Dan bagi kami ini kejahatan pemilu," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, ketika meminta penjelasan dalam proses negosisasi ada kesalahan penulisan angka.
"Berarti ada komparasi data yang kemudian mereka keluarkan. Jadi kami berpendapat pemilu di Kabupaten Bogor sudah gagal secara sistem, kenapa? karena sudah banyak kejanggalan yang memang itu merugikan contoh kecil perubahan bertita cara harusnya dilakukan mekanisme pleno tapi dilakukan di luar itu," bebernya.
Masih kata Asep, kejadian tersebut bukan hanya merugikan salah satu pasangan calon saja, tapi semua peserta Pilbup Bogor.
"Kita tidak tahu orang yang mencoblos itu masuk ke suara satu atau dua atau tiga. Karena dalam UU pemilu setiap satu suara itu akan memiliki nilai, apa sah atau tidak, ketika rekapan berjenjang ini sudah bermasalah maka kami sudah meyakinkan rekapan terakhir akan menimbulkan masalah," beber dia.
Senada, saksi paslon nomor urut lima, Geri Permana, menjelaskan, ketidakjelasan dan adanya permainan dari penyelenggaran pemilu sudah sangat jelas merugikan para calon peserta Pilkada Kabupaten Bogor. Terlebih ada indikasi yang menggiring penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu calon.
“Ini seperti ada konspirasi, dan pemerintah melalui lembaga terkait harus turun tangan,” ungkapnya, saat dihubungi Medcom.id, Senin, 9 Juli 2018.
Sementara itu, saksi nomor urut 4, Budi, mengaku kecewa dengan keputusan dan ketidakjelasan aturan yang diberlakukan KPU Kabupaten Bogor. Bahkan, ia menilai semua ini terkesan sudah diatur oleh penyelenggara.
“Bayangkan saja, untuk Daftar Pemilihan Tambahan itu yang disepakati ada 13 kecamatan, tapi faktanya ada di 40 kecamatan. Dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua,” terang Budi.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengaku, meski ada beberapa saksi pasangan calon yang menolak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi Pilkada Kabupaten Bogor.
"Saya kira tak masalah dan itu tak akan berpengaruh terhadap hasil pleno rekapitulasi suara ini," paparnya kepada wartawan, Senin, 9 Juli 2018.
Menurut dia, hasil Pilkada Kabupaten Bogor 2018 sudah bulat dan mutlak dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua, Ade Yasin- Iwan Setiawan.
"Kami sudah menjalankan proses Pilkada ini dengan benar. Kami mengikuti aturan, kami juga proses dengan baik. Yang jelas kami menjalankan dan tidak melanggar aturan itu saja," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor selama dua hari di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor akhirnya selesai pada Jumat, 6 Juli 2018.
Rapat yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta Panwaslu Kabupaten Bogor itu dimenangkan pasangan nomor urut 2 Ade Munawaroh Yasin - Iwan Setiawan (Hadist) dengan perolehan sebanyak 912.221 (39%). Disusul pasangan nomor urut 3 Ade Ruhandi alias Jaro Ade-Ingrid Kansil dengan perolehan suara sebanyak 859.444 (37 %).
Sedangkan nomor urut satu Fitri Putra Nugraha alias Nungki-Bayu Syahjohan hanya 177.153 suara, nomor urut empat Gunawan Hasan-Ficky Rhoma 100.745 suara dan nomor urut lima Ade Wardana-Asep Ruhiyat 168.733 suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Para saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor tiga, empat dan lima walk out dan tidak menandatangani hasil pleno KPU Kabupaten Bogor yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Jumat, 6 Juli 2018.
Mereka yang menolak hasil rapat pleno itu, yakni saksi pasangan nomor urut 3 Ade Ruhandi alias Jaro Ade - Ingrid Kansil (JADI), nomor urut 4 Gunawan Hasan - Ficky Rhoma, dan nomor urut 5 Ade Wardhana Adinata - Asep Ruhiyat.
Menurut saksi pasangan cabup nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil (JADI), Asep As'ary, menilai penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor gagal secara sistem.
Hal tersebut berawal dari temuan perubahan berita acara yang tak melewati mekanisme aturan pemilihan umum.
"Dari temuan kami dan itu sudah diakui oleh KPU sendiri ternyata ada perubahan DA1 yang dilakukan 27 kecamatan. Namun, mereka tidak memberikan jawaban yang tegas dan tidak mendasar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018," jelasnya kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018.
Dia menerangkan, berbagai dugaan kecurangan yang terkuak dalam rapat pleno terus dilontarkan para saksi. Namun, para penyelenggara pemilu tidak memberikan alasan yang memuaskan para saksi.
Menurut dia semua mekanise soal Pemilu soal diatur ke dalam undang-undang. Sebagai contoh Kecamatan Tamansari, di lokasi tersebut menuliskan jumlah suara sebanyak 1.296.
"Apalagi, mereka merevisi hasil penghitungan suara di luar mekanisme pleno, artinya ada kejadian pengambilan keputusan di luar mekasnisme pemilu yang ada. Dan bagi kami ini kejahatan pemilu," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, ketika meminta penjelasan dalam proses negosisasi ada kesalahan penulisan angka.
"Berarti ada komparasi data yang kemudian mereka keluarkan. Jadi kami berpendapat pemilu di Kabupaten Bogor sudah gagal secara sistem, kenapa? karena sudah banyak kejanggalan yang memang itu merugikan contoh kecil perubahan bertita cara harusnya dilakukan mekanisme pleno tapi dilakukan di luar itu," bebernya.
Masih kata Asep, kejadian tersebut bukan hanya merugikan salah satu pasangan calon saja, tapi semua peserta Pilbup Bogor.
"Kita tidak tahu orang yang mencoblos itu masuk ke suara satu atau dua atau tiga. Karena dalam UU pemilu setiap satu suara itu akan memiliki nilai, apa sah atau tidak, ketika rekapan berjenjang ini sudah bermasalah maka kami sudah meyakinkan rekapan terakhir akan menimbulkan masalah," beber dia.
Senada, saksi paslon nomor urut lima, Geri Permana, menjelaskan, ketidakjelasan dan adanya permainan dari penyelenggaran pemilu sudah sangat jelas merugikan para calon peserta Pilkada Kabupaten Bogor. Terlebih ada indikasi yang menggiring penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu calon.
“Ini seperti ada konspirasi, dan pemerintah melalui lembaga terkait harus turun tangan,” ungkapnya, saat dihubungi Medcom.id, Senin, 9 Juli 2018.
Sementara itu, saksi nomor urut 4, Budi, mengaku kecewa dengan keputusan dan ketidakjelasan aturan yang diberlakukan KPU Kabupaten Bogor. Bahkan, ia menilai semua ini terkesan sudah diatur oleh penyelenggara.
“Bayangkan saja, untuk Daftar Pemilihan Tambahan itu yang disepakati ada 13 kecamatan, tapi faktanya ada di 40 kecamatan. Dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua,” terang Budi.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengaku, meski ada beberapa saksi pasangan calon yang menolak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi Pilkada Kabupaten Bogor.
"Saya kira tak masalah dan itu tak akan berpengaruh terhadap hasil pleno rekapitulasi suara ini," paparnya kepada wartawan, Senin, 9 Juli 2018.
Menurut dia, hasil Pilkada Kabupaten Bogor 2018 sudah bulat dan mutlak dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua, Ade Yasin- Iwan Setiawan.
"Kami sudah menjalankan proses Pilkada ini dengan benar. Kami mengikuti aturan, kami juga proses dengan baik. Yang jelas kami menjalankan dan tidak melanggar aturan itu saja," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor selama dua hari di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor akhirnya selesai pada Jumat, 6 Juli 2018.
Rapat yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta Panwaslu Kabupaten Bogor itu dimenangkan pasangan nomor urut 2 Ade Munawaroh Yasin - Iwan Setiawan (Hadist) dengan perolehan sebanyak 912.221 (39%). Disusul pasangan nomor urut 3 Ade Ruhandi alias Jaro Ade-Ingrid Kansil dengan perolehan suara sebanyak 859.444 (37 %).
Sedangkan nomor urut satu Fitri Putra Nugraha alias Nungki-Bayu Syahjohan hanya 177.153 suara, nomor urut empat Gunawan Hasan-Ficky Rhoma 100.745 suara dan nomor urut lima Ade Wardana-Asep Ruhiyat 168.733 suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
