medcom.id, Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dianggap sebagai korban politik. Hal ini diindikasikan dari maraknya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
"Ahok-Djarot adalah korban rekayasa politik melalui penodaan agama. Sudah dihakimi banyak pihak padahal proses peradilan masih berlangung," kata mantan Menpora Hayono Isman dalam diskusi Komunitas Warga Senior Jakarta di Jakarta, Minggu, 12 Maret 2017.
Hayono berpendapat, harusnya warga tak main hakim sendiri dengan menggulirkan isu SARA. Masyarakat, kata dia, harus bersabar untuk menunggu putusan hakim atas dakwaan yang dibebankan kepada Ahok. "Yang berhak menjatuhkan vonis adalah pengadilan bukan yang lain," ungkap dia.
Hayono berpendapat karakter Ahok yang keras dalam berkata-kata tak seharusnya jadi alasan warga menyerang Ahok. Sifat itu, kata dia, justru menjadi ujung tombak dalam membangun Jakarta.
"Selama mampu melayani rakyat biasa dan melakukan langkah out of the box, tapi tidak melanggar aturan. Karena banyak gubernur tertib tapi enggak ada kemajuan. Jokowi dan Ahok bisa melakukan hal
out of the box," kata dia.
Dari catatannya, hanya sedikit pemimpin Jakarta yang bersifat tegas dan memberikan terobosan bagi Jakarta. Setelah Ali Sadikin dan Jokowi, Ahok adalah salah satunya. Yang pasti, ketegasan Ahok bukan untuk menyalahgunakan wewenang.
"Pak Basuki bicara keras sering kali agak kelewatan, ditujukan pada siapa? Bukan rakyat biasa tapi oknum birokrasi yang menyimpang dan melanggar sumpahnya sebagai pegawai negeri," tandas dia.
Sebelumnya, Ahok berbicara keras dan sempat menyinggung Al Maidah 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Kasusnya dikecam banyak pihak dan kini dia menjadi terdakwa kasus penodaan agama. Hingga kini sidang Ahok masih berlanjut di pengadilan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((SUR))