Makassar: Calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut satu Nurdin Halid mengungkapkan rencana pemekaran wilayah administratif jika nanti terpilih. Salah satu yang jadi prioritas adalah pengembangan kabupaten Gowa menjadi dua wilayah.
Nurdin berencana memperjuangkan ibu kota Kabupaten Gowa, Sungguminasa, agar bisa berstatus kota. Sementara 17 kecamatan akan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gowa. Adapun ibukota kabupaten bakal dipindahkan ke daerah lain, tergantung keinginan masyarakat.
"Kami ingin mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara administratif, wilayah Gowa sangat luas dan bahkan memenuhi syarat secara administratif untuk dimekarkan jadi dua wilayah," kata Nurdin Halid pada konsolidasi tim pemenangan di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa, Sulsel, Senin 5 Maret 2018.
Menurut Nurdin Halid, salah satu yang diidamkan masyarakat Sulsel, khususnya Gowa, adalah sejahtera di bidang ekonomi. Pemerintah mesti mendekatkan pelayanan dan meningkatkan infrastruktur jika ingin itu tercipta. Hal itu yang mendorong ide pemekaran kabupaten.
Nurdin yang diusung koalisi Partai Golkar, NasDem, Hanura, PKPI, dan PKB, menyatakan salah satu kemunduran suatu daerah adalah minimnya infrastruktur dan layanan pemerintahan yang berbelit-belit. Khusus Sungguminasa yang dianggapnya potensial dimekarkan karena dekat dengan pusat niaga di kota Makassar.
"Selama ini Sungguminasa juga dikenal sebagai kota penyangga perekonomian di area Makassar,” ujar Nurdin.
Juru bicara pasangan NH-Aziz, M Risman Pasigai, status kota sudah layak diberikan ke Sungguminasa demi memajukan perekonomian di sekitar ibu kota Sulsel. Sungguminasa dikenal tergabung dalam sebuah kawasan strategis Mamminasata, yakni Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.
Selain itu, menurut Risman, geliat Sungguminasa kian hari kian terasa. Sebagai ibu kota Gowa, daerah ini kian ramai oleh pusat pendidikan, industri, maupun properti. Daerah itu semakin sibuk sehingga pemerintah butuh perpanjangan tangan agar masyarakat bisa diperhatikan secara merata.
"Dengan kondisi ini, layanan pemerintahan harus berjalan cepat, yang dibarengi dengan berbagai kelengkapan perangkat daerah. Agar masyarakat merasakan pelayanan yang cepat dan terukur," kata Risman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((SUR))