KPU Harus Hadir dalam Sidang Sengketa Pilkada
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, anggota KPU harus hadir dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Komisioner KPU pusat hadir sebagai pengendali sidang.

"KPU pusat adalah penanggung jawab akhir pilkada. Jika ada gugatan ke KPU penyelenggara pilkada (KPUD), maka anggota KPU RI harus hadir, supaya KPUD saat memberi jawaban terkendali dan tidak menyampaikan pandangan pribadi dan yang dilaporkan sama," kata Hasyim di KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018 kemarin.


Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Hasyim juga perlu dihadirkan. Kehadiran Bawaslu menurutnya untuk mempertanyakan pelaporan pelanggaran ke Bawaslu atau Panitia Pengawas (Panwas) di daerah penyelenggara Pilkada.

"Dalam situasi begitu (laporan pelanggaran) MK akan undang Bawaslu sebagai pihak yang diminta keterangan," ungkap Hasyim. 

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengantongi 18 gugatan dari para kandidat pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Permohonan perkara perselisihan hasil pemungutan suara diajukan terhadap KPU Daerah (KPUD) yang menyelenggarakan pilkada.

"Perjam 17.00 WIB ada 18 permohonan," kata Komisioner KPU Ilham Saputra. 



(DMR)