Manado: Menjelang hari pencoblosan Pilkada 2018 yang jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018, Bawaslu Sulawesi Utara memperketat pengawasan. Khususnya, terkait potensi 'serangan fajar'.

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sulut Mustari Humagi mengatakan peningkatan pengawasan dilakukan sejak beberapa hari sebelum hari pencoblosan.

"Kita betul-betul antisipasi itu," kata Mustari saat dihubungi Medcom.id di sela-sela kegiatan surveinya di Kota Kotamobagu, Sulut, Selasa, 26 Juni 2018.
 
Baca: Distribusi Kotak Surat Suara di Sulut Sudah 90 Persen

Mustari menduga politik uang telah dilakukan setiap kali ada pelaksanaan pesta demokrasi. "Pasti ada indikasi-indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum untuk kepentingannya," ucapnya.

Pengawasan, lanjut Mustari, bahkan dilakukan hingga ke lorong-lorong atau gang-gang di wilayah pilkada. "Jika kedapatan kita langsung proses dan tahan," tegasnya 

Menurutnya, untuk memperketat pengawasan, Bawaslu Sulut pun bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI.

"Hal ini agar para oknum yang kedapatan melakukan pelanggaran pilkada seperti money politics langsung bisa ditahan dan diproses hukum," pungkasnya.

Dia pun berharap agar proses pesta demokrasi ini dapat berjalan aman dan lancar. Sehingga, pesta demokrasi dapat dirasakan sebagai bentuk aspirasi murni dari masyarakat yang memilih calon pemimpinnya sesuai hati nuraninya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))