Ombudsman Temukan 22 KPU Daerah Belum Menyalurkan APD
ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi tentang kesiapan penyediaan alat pelindung diri (APD) pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Investigasi dilakukan di 31 KPU kabupaten/kota.
"Sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD, sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota atau 28 persen sudah menyalurkan," ujar Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malaadministrasi KU 1 Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 2 Desember 2020.
Asisten Keasistenan Utama 1 Ombudsman Republik Indonesia, Dessy Ratnasari, memerinci sembilan KPU kabupaten/kota yang telah mendistribusikan APD. Tertinggi terjadi di KPU Depok, KPU Tanggerang Selatan, dan KPU Surabaya sebanyak 85,7 persen.
Kemudian KPU Indramayu sebanyak 71 persen, KPU Semarang, KPU Padang Pariaman, dan KPU Lombok Utara 57,1 persen. Selanjutnya KPU Samarinda dan KPU Ternate 21,4 persen. Temuan lain terkait mutu kualitas APD yang diterima oleh PPK saat serah terima oleh KPU hasilnya 99,81 persen kondisi barang masih dalam keadaan baik.
Baca: DPR: Waspada Provokasi Saat Masa Tenang Pilkada
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan investigasi penyaluran APD dilakukan pada 28-30 November 2020. Temuan ini menjadi alarm agar KPU segera mempercepat penyaluran APD secara tepat waktu.
"Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Protokol Kesehatan di masa pandemi covid-19, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini tahapan kampanye masih berlangsung selama 71 hari sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.
Tahapan iklan kampanye dilakukan sejak 22 November hingga 5 Desember 2020. Selanjutnya peserta pilkada akan masuk minggu tenang pada 6 hingga 8 Desember 2020. Sedangkan hari pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD, sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota atau 28 persen sudah menyalurkan," ujar Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malaadministrasi KU 1 Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 2 Desember 2020.
Asisten Keasistenan Utama 1 Ombudsman Republik Indonesia, Dessy Ratnasari, memerinci sembilan KPU kabupaten/kota yang telah mendistribusikan APD. Tertinggi terjadi di KPU Depok, KPU Tanggerang Selatan, dan KPU Surabaya sebanyak 85,7 persen.
Kemudian KPU Indramayu sebanyak 71 persen, KPU Semarang, KPU Padang Pariaman, dan KPU Lombok Utara 57,1 persen. Selanjutnya KPU Samarinda dan KPU Ternate 21,4 persen. Temuan lain terkait mutu kualitas APD yang diterima oleh PPK saat serah terima oleh KPU hasilnya 99,81 persen kondisi barang masih dalam keadaan baik.
Baca: DPR: Waspada Provokasi Saat Masa Tenang Pilkada
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan investigasi penyaluran APD dilakukan pada 28-30 November 2020. Temuan ini menjadi alarm agar KPU segera mempercepat penyaluran APD secara tepat waktu.
"Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Protokol Kesehatan di masa pandemi covid-19, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini tahapan kampanye masih berlangsung selama 71 hari sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.
Tahapan iklan kampanye dilakukan sejak 22 November hingga 5 Desember 2020. Selanjutnya peserta pilkada akan masuk minggu tenang pada 6 hingga 8 Desember 2020. Sedangkan hari pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
