Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap proses konsultasi dan harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2020 diselesaikan dalam waktu dekat. Aturan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020.

"Karena pertama untuk memberi kepastian hukum," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2020.

Hal itu juga membuat KPU memiliki waktu lebih banyak menyosialisasikan PKPU. Sebab, aturan teknis itu harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder agar dijalankan dengan baik di lapangan.

Eks Ketua KPU Provinsi Bali itu mengakui pihaknya tidak bisa memaksakan pengesahan PKPU diselesaikan dalam waktu cepat. Kewenangan tersebut tidak berada sepenuhnya di tangan KPU.

(Baca: Lima Potensi Masalah di Pilkada 2020)

Dia menyebut ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengesahan PKPU. Yakni, Komisi II pada tahap konsultasi dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang bertugas mengharmoniskan aturan tersebut.

"Jadi kami menghormati proses yang ada di DPR dan harmonisasi mudah-mudahan bisa cepat," ujar dia.

Sebelumnya, penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020 harus mengadopsi penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 (korona). Ketentuan ini sebagai salah satu syarat penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Penerapan protokol kesehatan sudah disusun dalam PKPU. Rencananya, draf PKPU dibahas pada Senin, 22 Juni 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))