Risiko Menunda Pilkada Dinilai Lebih Berat
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Menunda Pilkada 2020 dengan alasan meningkatnya penyebaran virus korona dinilai tidak tepat. Ada sejumlah kerugian yang bakal dialami setiap daerah bila pelaksanaan pilkada ditunda.
"Menurut saya risiko menunda (Pilkada 2020) itu lebih berat," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw kepada Medcom.id, Selasa, 15 September 2020.
Salah satu kerugian menunda pilkada yakni akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan itu dapat berlarut lantaran tidak ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Hal tersebut berdampak pada pengambilan kebijakan strategis daerah.
"Ini (kekosongan kepala daerah definitif) juga berpengaruh terhadap upaya menyejahterakan masyarakat di daerah oleh kepala daerah hanya dijabat oleh pejabat," ungkap dia.
Seluruh pihak diminta lebih objektif menyikapi pandemi virus korona. Masih banyak pasien yang sembuh dari covid-19 meskipun kasusnya terus meningkat. Pasien covid-19 yang sembuh mencapai 161.065 orang dari total 225.030 orang terkonfirmasi positif.
"Memang ada ancaman keselamatan iya, tapi kita perlu objektif juga melihat perkembangan covid-19 ini. Yang sembuh juga semakin banyak," sebut dia.
Dia mendukung tahapan pilkada tetap dilanjutkan. Berbagai kekurangan yang terjadi selama tahapan pendaftaran harus diperbaiki. Salah satunya, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan.
"Ini (pelanggaran protokol kesehatan) menurut saya tidak bisa ditawar. Harus diberi sanksi tegas dan ketat," ujar dia.
Dia meminta penyelenggara pilkada meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Terutama pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di daerah, dan aparat keamanan. Peningkatan koordinasi ini diperlukan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di luar kegiatan pilkada.
"Karena regulasi KPU itu tidak bisa mengatur atau memberi sanksi kepada orang di luar peserta pemilu," ujar dia.
Baca: KPU dan Pemerintah Bersikeras Gelar Pilkada
Menurut dia, hanya kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan di luar peserta pemilu. Aparat keamanan bisa menindak seperti saat mengawasi kegiatan sehari-hari.
"Di jalanan itu enggak boleh orang datang berkerumun, konvoi, tidak mengindahkan protokol covid-19 atas nama kampanye, tidak boleh. Itu (harus) dibubarkan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Menurut saya risiko menunda (Pilkada 2020) itu lebih berat," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw kepada Medcom.id, Selasa, 15 September 2020.
Salah satu kerugian menunda pilkada yakni akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan itu dapat berlarut lantaran tidak ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Hal tersebut berdampak pada pengambilan kebijakan strategis daerah.
"Ini (kekosongan kepala daerah definitif) juga berpengaruh terhadap upaya menyejahterakan masyarakat di daerah oleh kepala daerah hanya dijabat oleh pejabat," ungkap dia.
Seluruh pihak diminta lebih objektif menyikapi pandemi virus korona. Masih banyak pasien yang sembuh dari covid-19 meskipun kasusnya terus meningkat. Pasien covid-19 yang sembuh mencapai 161.065 orang dari total 225.030 orang terkonfirmasi positif.
"Memang ada ancaman keselamatan iya, tapi kita perlu objektif juga melihat perkembangan covid-19 ini. Yang sembuh juga semakin banyak," sebut dia.
Dia mendukung tahapan pilkada tetap dilanjutkan. Berbagai kekurangan yang terjadi selama tahapan pendaftaran harus diperbaiki. Salah satunya, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan.
"Ini (pelanggaran protokol kesehatan) menurut saya tidak bisa ditawar. Harus diberi sanksi tegas dan ketat," ujar dia.
Dia meminta penyelenggara pilkada meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Terutama pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di daerah, dan aparat keamanan. Peningkatan koordinasi ini diperlukan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di luar kegiatan pilkada.
"Karena regulasi KPU itu tidak bisa mengatur atau memberi sanksi kepada orang di luar peserta pemilu," ujar dia.
Baca: KPU dan Pemerintah Bersikeras Gelar Pilkada
Menurut dia, hanya kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan di luar peserta pemilu. Aparat keamanan bisa menindak seperti saat mengawasi kegiatan sehari-hari.
"Di jalanan itu enggak boleh orang datang berkerumun, konvoi, tidak mengindahkan protokol covid-19 atas nama kampanye, tidak boleh. Itu (harus) dibubarkan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
