Pasien RSUD Kota Tangerang Tak Bisa Gunakan Hak Suaranya
ilustrasi Medcom.id
Tangerang:Puluhan pasien di RSUD Kota Tangerang tidak bisa ikut menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Wali Kota Tangerang. Komisioner KPU memohon maaf langsung kepada manajemen rumah sakit terkait hal tersebut. 

Selain pasien, para staf RSUD Kota Tangerang pun tidak bisa mencoblos. Padahal, pihak rumah sakit sudah meminta kepada petugas KPU agar memfasiilitasi pemungutan suara di rumah sakit itu. 


"Kemarin sore kami langsung mendatangi kantor KPU untuk meminta penjelasan kenapa tidak ada petugas yang datang ke rumah sakit. Baik pasien, keluarga yang menunggu, dan perawat sudah menunggu KPU," ujar Staf Humas RSUD Kota Tangerang Casmin, Kamis, 28 Juni 2018. 

Casmin menjelaskan, pihak rumah sakit sebelumnya telah mengirimkan data mulai dari pasien dan perawat sesuai yang diminta KPU setempat. 

"Awalnya kami mengirimkan sebanyak 57 calon DPT, namun setelah diverifikasi hanya 32 orang. Kebanyakan data itu dari pasien," katanya. 

Saat itu, pihak KPU pun memohon maaf terkait kesalahan tersebut. Hasil pertemuan dengan Komisioner Teknis KPU, ternyata ada kesalahan atau ada hal yang terlupa tanpa sengaja. 

Kertas A5 sudah dibagikan atau dikirim ke rumah sakit. Namun, fasilitas lainnya seperti kotak suara, bilik, surat suara, dan lainnya terlupakan. 

KPU pun mengklaim telah berusaha menginstruksikan KPPS dan pengawas TPS setempat untuk mendatangi RSUD. Namun, pengawas dan petugas itu pun tidak bisa membantu. 

"Dengan alasan mereka kedua saksi tidak ada di tempat," ucap Casmin. 

Sementara itu, Kepala Divisi Teknis KPU Banani Bahrul mengatakan, pada saat rapat koordinasi, pegawai rumah sakit atau selain pasien dipersilakan mencoblos di TPS setempat.  Ada dua TPS di dekat RSUD, yakni TPS 14 dan 15. Sehingga, pegawai rumah sakit diharapkan bisa datang memberi hak suaranya ke TPS tersebut. 

"Kami tidak ada alasan untuk tidak melayani pemilih di RSUD. Tapi, karena kondisi teknis di lapangan, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu," jelas Banani. 

Banani menambahkan, KPU juga telah meminta kepada pihak KPPS agar membuat kotak suara sementara, dan mendatangi pasien yang tidak bisa pergi ke TPS 14 dan 15. 

"Kami sudah meminta KPPS untuk membuat kotak suara sementara atau darurat, agar tidak menghilangkan hak pilih mereka. Ternyata, tidak disetujui oleh KPPS," ucap Banani. 

Pihaknya pun berdalih, RSUD baru memberikan data tambahan ke KPU pada H-1 pencoblosan. Hal tersebut dalam aturan KPU bisa ditolak kareba melewati batas waktu. 

"Pihak RSUD menyampaikan datanya di H-1. Sedang ketentuannya harus di H-3. Kalau kita mengacu aturan KPU, tidak bisa dilayani. Itu kalau menurut aturan," pungkasnya. 



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id