KPU: Suket Masih Bisa Digunakan di Pilkada 2020
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan surat keterangan (suket) masih bisa digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Suket berfungsi sebagai pengganti data pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el).
"Suket masih bisa (digunakan)," kata Viryan kepada Medcom.id, Rabu, 28 Oktober 2020.
Viryan menyebut ketentuan penggunaan suket sebagai pengganti dokumen KTP-el masih berlaku dalam aturan perundangan-undangan. Namun dia tidak menjelaskan detail payung hukum yang dimaksud.
"Prinsipnya bagi KPU selama ada suket pemilih bisa menggunakan hak pilih," kata dia.
Pernyataan ini berlawanan dengan rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU yang ingin menghilangkan suket pada Pilkada 2020. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, suket hanya berlaku hingga Desember 2018.
Ditjen Dukcapil dan KPU hanya memberlakukan suket bagi pemilih pemula Pilkada 2020. Berdasarkan rekapitulasi DPT, pemilih pemula Pilkada 2020 berjumlah 1.506.256 orang.
Sedangkan 22.727.942 DPT belum mengantongi KTP-el. Dari jumlah tersebut, 20.788.320 pemilih belum merekam data di sistem KTP-el. Sedangkan 1.939.622 DPT sudah merekam data namun belum mengantongi KTP-el.
Baca: Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020 Mencapai 100 Juta
Menurut Viryan, KPU dan Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan masih banyaknya data pemilih yang belum terekam sistem KTP-el. Upaya itu antara lain, dengan jemput bola masyarakat yang masuk DPT tapi datanya belum terekam di sistem KTP-el.
Contohnya, kata Viryan, jemput bola dilakukan di Kabupaten Seluma, Bengkulu dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Utara. "Sampai jajaran KPU dan Dukcapil menjemput pemilih untuk dilakukan perekaman data kependudukan," ucap Viryan.
Dia optimistis dengan cara tersebut. Sehingga, hak konstitusi pemilih tetap terjaga meski belum memiliki KTP-el.
"Kami optimistis karena proses ini sudah berjalan sejak bulan lalu dan sampai sekarang masih berjalan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Suket masih bisa (digunakan)," kata Viryan kepada Medcom.id, Rabu, 28 Oktober 2020.
Viryan menyebut ketentuan penggunaan suket sebagai pengganti dokumen KTP-el masih berlaku dalam aturan perundangan-undangan. Namun dia tidak menjelaskan detail payung hukum yang dimaksud.
"Prinsipnya bagi KPU selama ada suket pemilih bisa menggunakan hak pilih," kata dia.
Pernyataan ini berlawanan dengan rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU yang ingin menghilangkan suket pada Pilkada 2020. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, suket hanya berlaku hingga Desember 2018.
Ditjen Dukcapil dan KPU hanya memberlakukan suket bagi pemilih pemula Pilkada 2020. Berdasarkan rekapitulasi DPT, pemilih pemula Pilkada 2020 berjumlah 1.506.256 orang.
Sedangkan 22.727.942 DPT belum mengantongi KTP-el. Dari jumlah tersebut, 20.788.320 pemilih belum merekam data di sistem KTP-el. Sedangkan 1.939.622 DPT sudah merekam data namun belum mengantongi KTP-el.
Baca: Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020 Mencapai 100 Juta
Menurut Viryan, KPU dan Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan masih banyaknya data pemilih yang belum terekam sistem KTP-el. Upaya itu antara lain, dengan jemput bola masyarakat yang masuk DPT tapi datanya belum terekam di sistem KTP-el.
Contohnya, kata Viryan, jemput bola dilakukan di Kabupaten Seluma, Bengkulu dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Utara. "Sampai jajaran KPU dan Dukcapil menjemput pemilih untuk dilakukan perekaman data kependudukan," ucap Viryan.
Dia optimistis dengan cara tersebut. Sehingga, hak konstitusi pemilih tetap terjaga meski belum memiliki KTP-el.
"Kami optimistis karena proses ini sudah berjalan sejak bulan lalu dan sampai sekarang masih berjalan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
