Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta TNI-Polri berperan aktif mendampingi anggota pengawas. Terutama saat mengawasi kampanye secara tatap muka.

"Kami berharap aparat TNI-Polri jadi bagian memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pengawas pemilu," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi kepada Medcom.id, Selasa, 1 Desember 2020. 

Ratna menyebut kehadiran TNI-Polri di tengah-tengah anggota pengawas dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan. Pasalnya, puluhan pengawas menjadi korban saat menertibkan kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Baca: Bawaslu Bubarkan 197 Kampanye Tatap Muka dalam 2 Bulan

"Ketika pencegahan dilakukan ternyata ada penolakan dari tim kampanye, aparat kepolisian bersama TNI harus antisipasi. Ini yang kami minta (pengawas) berkoordinasi dengan kepolisian setempat," jelasnya. 

Ia menilai pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak hanya menjadi tugas Bawaslu. Pesta demokrasi daerah itu digelar di tengah tingginya penyebaran covid-19. 

Seluruh pihak terkait harus bersama-sama menjaga tidak ada pelanggaran prokes dalam tahapan kampanye. Tahapan tersebut akan berakhir pada 5 Desember 2020. 

"Komitmen kami agar pilkada tidak menjadi klaster covid-19. Kami instruksikan selalu melakukan pencegahan dan pengawasan pada peserta kampanye yang melakukan kampanye tatap muka," jelasnya.

Sebelumnya, tindak kekerasan kepada pengawas pemilu di daerah kembali terjadi. Kekerasan terjadi sepanjang 10 hari keenam tahapan kampanye Pilkada 2020 atau 15-24 November 2020.

"Bawaslu mencatat, setidaknya 24 orang pengawas pemilu mengalami kekerasan verbal dan empat orang mendapat kekerasan fisik saat bertugas," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 November 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))