Nelayan di Banyuwangi Mengeluh ke Gus Ipul Soal 'Permen Pahit'
Cagub Jatim nomor urut 2, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat berdialog dengan nelayan di Kabupaten Banyuwangi. Foto: Istimewa
Surabaya: Nelayan di Kabupaten Banyuwangi menyampaikan unek-uneknya saat bertemu Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah 'Gus Ipul' Yusuf saat bertemu pada Sabtu, 14 April 2018. Nelayan yang mengandalkan hasil laut ini mengeluh soal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015 tentang larangan menangkap lobster kecil.
Haji Mastur, 57, tokoh nelayan mengatakan Permen itu dikenal nelayan sebagai 'permen pahit'. Sebab, kata dia, lobster bertelur dilarang ditangkap, begitu juga ekspor bibit lobster berukuran 50-100 gram juga tidak diperbolehkan lagi.
"Padahal lobster adalah komoditi yang lebih menguntungkan ketimbang hasil laut lainnya. Dengan peraturan ini, produksi budidaya lobster di Banyuwangi banyak yang mandek. Karena para nelayan tidak berani menangkap bibit lobster, sehingga pembudidaya berhenti produksi," kata Mastur.
Selain lobster, para nelayan ini juga mengeluhkan belum meratanya asuransi yang bisa menaungi para nelayan. Sebab, kata Mastur, program Pemerintah pusat tentang asuransi nelayan sangat terbatas. "Kami mohon, Gus Ipul bisa memberi solusi kepada kami (para nelayan, red)," ujarnya.
Mendapat keluhan tersebut, Gus Ipul mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Kalau ditangkap untuk dikonsumsi atau bahkan ekspor jelas tidak boleh. Tapi khusus untuk pembibitan bisa menjadi pertimbangan," kata dia.
Sementara untuk asuransi, Gus Ipul bersama pasangannya, Puti Guntur Soekarno, berkomitmen siap membantu pembayaran premi asuransi nelayan. "Karena program bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum mampu mencakup seluruh nelayan. Nanti kami bantu dari pemerintah provinsi jika nanti saya mendapat mandat dari masyarakat Jatim," kata Gus Ipul
Gus Ipul menargetkan seluruh nelayan di Jatim yang jumlahnya mencapai 300.000 bisa terlindungi asuransi. Menurut Gus Ipul, saat ini nelayan di Jatim yang sudah mendapat bantuan baru sebagiannya saja.
Nantinya, kata Gus Ipul, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan premi asuransi ke nelayan secara proporsional. Misalnya, ditetapkan pemerintah provinsi menanggung 50 persen premi asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam skema bukan penerima upah (BPU) atau asuransi lainnya yang punya program serupa seperti PT Jasindo yang preminya sebesar Rp175.000 per tahun.
"Dananya terjangkau oleh alokasi dana APBD Jatim. Ini bukti keberpihakan kami," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga telah menyiapkan sejumlah program lainnya bagi nelayan. Mulai dari teknologi pengumpul ikan untuk memudahkan penangkapan, hingga bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan.
"Nantinya pasar lelang ikan juga akan direvitalisasi menjadi lebih modern, rapi, dan terintegrasi. Dan nelayan sebagai peserta asuransi, para nelayan juga berkesempatan menikmati program pemerintah provinsi lainnya karena sudah masuk basis data kami," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Haji Mastur, 57, tokoh nelayan mengatakan Permen itu dikenal nelayan sebagai 'permen pahit'. Sebab, kata dia, lobster bertelur dilarang ditangkap, begitu juga ekspor bibit lobster berukuran 50-100 gram juga tidak diperbolehkan lagi.
"Padahal lobster adalah komoditi yang lebih menguntungkan ketimbang hasil laut lainnya. Dengan peraturan ini, produksi budidaya lobster di Banyuwangi banyak yang mandek. Karena para nelayan tidak berani menangkap bibit lobster, sehingga pembudidaya berhenti produksi," kata Mastur.
Selain lobster, para nelayan ini juga mengeluhkan belum meratanya asuransi yang bisa menaungi para nelayan. Sebab, kata Mastur, program Pemerintah pusat tentang asuransi nelayan sangat terbatas. "Kami mohon, Gus Ipul bisa memberi solusi kepada kami (para nelayan, red)," ujarnya.
Mendapat keluhan tersebut, Gus Ipul mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Kalau ditangkap untuk dikonsumsi atau bahkan ekspor jelas tidak boleh. Tapi khusus untuk pembibitan bisa menjadi pertimbangan," kata dia.
Sementara untuk asuransi, Gus Ipul bersama pasangannya, Puti Guntur Soekarno, berkomitmen siap membantu pembayaran premi asuransi nelayan. "Karena program bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum mampu mencakup seluruh nelayan. Nanti kami bantu dari pemerintah provinsi jika nanti saya mendapat mandat dari masyarakat Jatim," kata Gus Ipul
Gus Ipul menargetkan seluruh nelayan di Jatim yang jumlahnya mencapai 300.000 bisa terlindungi asuransi. Menurut Gus Ipul, saat ini nelayan di Jatim yang sudah mendapat bantuan baru sebagiannya saja.
Nantinya, kata Gus Ipul, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan premi asuransi ke nelayan secara proporsional. Misalnya, ditetapkan pemerintah provinsi menanggung 50 persen premi asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam skema bukan penerima upah (BPU) atau asuransi lainnya yang punya program serupa seperti PT Jasindo yang preminya sebesar Rp175.000 per tahun.
"Dananya terjangkau oleh alokasi dana APBD Jatim. Ini bukti keberpihakan kami," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga telah menyiapkan sejumlah program lainnya bagi nelayan. Mulai dari teknologi pengumpul ikan untuk memudahkan penangkapan, hingga bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan.
"Nantinya pasar lelang ikan juga akan direvitalisasi menjadi lebih modern, rapi, dan terintegrasi. Dan nelayan sebagai peserta asuransi, para nelayan juga berkesempatan menikmati program pemerintah provinsi lainnya karena sudah masuk basis data kami," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
