Polemik Survei Poltracking, Ini yang Jadi Fokus Persepi
Ilustrasi survei/MI
Jakarta: Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte membeberkan fokus pihaknya, terkait polemik data survei Poltracking Indonesia. Philips menegaskan Persepi fokus pada basis data Poltracking.
"Dewan etik tidak bilang bahwa surveinya (Poltracking) salah," kata Philips dalam keterangan yang dikutip Minggu, 10 November 2024.
Dalam survei, Poltracking membeberkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen. Posisi RK-Suswono disusul Pramono Anung-Rano Karno dengan elektabilitas 34,6 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen.
Menurut Philips, pihaknya fokus pada data Poltracking. Sanksi yang muncul, kata dia, sebagai imbas tak ditemukannya data set dari Poltracking.
"Kita jadi tidak tahu yang mana yang menjadi basisnya (dataset)," kata dia.
Sebelumnya, Poltracking telah menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu dewan etik, meminta raw data dari dashboard dan dikirimkan pada tanggal 3 November 2024 oleh Poltracking.
Dari data set yang diberikan oleh Poltracking, Dewan Etik hanya bisa memverifikasi sebagian dan menjatuhkan sanksi. Pemberian sanksi ini membuat Poltracking keluar dari keanggotaan Persepi.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda mengeklaim seluruh proses survei dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai prosedur. Data set yang diminta oleh Dewan Etik Persepi pun telah diberikan.
"Poltracking selalu memberikan dataset yang sama kepada Persepi. Baik pada pengiriman data pertama tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2.000 data responden maupun pada pengiriman data kedua tanggal 3 November 2024 sebanyak 2.000 data responden,” ungkap Hanta.
Ia mengeklaim meski terdapat perbedaan pelabelan nama kuesioner di dashboard, isi data yang disampaikan tetap identik. Data itu diklaim tidak mengalami perubahan.
Hanta juga menegaskan sistem verifikasi data dilakukan secara ketat. Termasuk, melibatkan pengacakan responden dan verifikasi data lapangan secara langsung melalui aplikasi.
Verifikasi tersebut mencakup pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban. Ia juga mengeklaim hasil survei mencerminkan kondisi lapangan tanpa ada kompromi dengan pihak manapun, termasuk klien.
Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas hasil survei demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data yang mereka keluarkan. “Kami siap untuk diaudit membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen,” tegas Hanta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Dewan etik tidak bilang bahwa surveinya (Poltracking) salah," kata Philips dalam keterangan yang dikutip Minggu, 10 November 2024.
Dalam survei, Poltracking membeberkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen. Posisi RK-Suswono disusul Pramono Anung-Rano Karno dengan elektabilitas 34,6 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen.
Menurut Philips, pihaknya fokus pada data Poltracking. Sanksi yang muncul, kata dia, sebagai imbas tak ditemukannya data set dari Poltracking.
"Kita jadi tidak tahu yang mana yang menjadi basisnya (dataset)," kata dia.
| Baca: Terungkap! 6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking |
Sebelumnya, Poltracking telah menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu dewan etik, meminta raw data dari dashboard dan dikirimkan pada tanggal 3 November 2024 oleh Poltracking.
Dari data set yang diberikan oleh Poltracking, Dewan Etik hanya bisa memverifikasi sebagian dan menjatuhkan sanksi. Pemberian sanksi ini membuat Poltracking keluar dari keanggotaan Persepi.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda mengeklaim seluruh proses survei dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai prosedur. Data set yang diminta oleh Dewan Etik Persepi pun telah diberikan.
"Poltracking selalu memberikan dataset yang sama kepada Persepi. Baik pada pengiriman data pertama tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2.000 data responden maupun pada pengiriman data kedua tanggal 3 November 2024 sebanyak 2.000 data responden,” ungkap Hanta.
Ia mengeklaim meski terdapat perbedaan pelabelan nama kuesioner di dashboard, isi data yang disampaikan tetap identik. Data itu diklaim tidak mengalami perubahan.
Hanta juga menegaskan sistem verifikasi data dilakukan secara ketat. Termasuk, melibatkan pengacakan responden dan verifikasi data lapangan secara langsung melalui aplikasi.
Verifikasi tersebut mencakup pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban. Ia juga mengeklaim hasil survei mencerminkan kondisi lapangan tanpa ada kompromi dengan pihak manapun, termasuk klien.
Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas hasil survei demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data yang mereka keluarkan. “Kami siap untuk diaudit membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen,” tegas Hanta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
