Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Data Kepemilikan KTP-el Berbeda Jauh dengan DPT Pilkada 2020

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 31 Oktober 2020 14:12
Jakarta: Terdapat perbedaan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut memaksakan perbedaan data yang cukup besar.
 
"Perbedaan data (DPT belum memiliki KTP-el dari KPU) tersebut dalam data kami terlalu tinggi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kepada Medcom.id, Sabtu, 31 Oktober 2020.
 
Menurut dia, ada perbedaan data DPT yang sudah memiliki KTP-el dan yang belum dalam susunan daftar pemilih buatan KPU. Zudan mengaku bahwa pihaknya sudah meminta data tersebut pada KPU. Namun, penyelenggara belum merespons permintaan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sudah minta data ke KPU via Pak Viryan (Komisioner KPU) tapi belum diberi," ungkap dia.
 
Sembari menunggu, Zudan meminta masyarakat yang belum masuk DPT Pilkada 2020 aktif melakukan perekaman data di Dinas Dukcapil setempat. Sehingga, proses pencetakan bisa dikejar sebelum pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
 
Selain itu, Dinas Dukcapil berinisiatif melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el dengan mendatangi warga. Kegiatan tersebut bahkan dilakukan sepanjang hari libur nasional 28-29 Oktober 2020.
 
KTP-el menjadi polemik menjelang pemungutan suara Pilkada 2020. Sebab, masih banyak masyarakat terdaftar di DPT yang belum memiliki KTP-el.
 
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, jumlah DPT yang belum memiliki KTP-el mencapai 22.727.942 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 20.788.320 pemilih belum melakukan perekaman dan 1.939.622 pemilih sudah merekam data namun masih menunggu proses pencetakan.
 
Kondisi ini membuat potensi 22,7 juta pemilih kehilangan hak pilih mereka. Sebab, surat keterangan (suket) tidak bisa digunakan lagi oleh pemilih sebagai dokumen pengganti KTP-el.
 
Peniadaan penggunaan suket berdasarkan pasal 200 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Penggunaan suket hanya diizinkan hingga Desember 2018.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif