MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator
Suasana sidang di MK. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) diminta konsisten tidak menjadi kalkulator saat memproses permohonan perselisihan hasil Pilkada 2018. MK harus memperhatikan persoalan yang diajukan para pemohon.
"Pentingnya MK mempertimbangkan pada kasus-kasus tertentu, meski (permohonan) melewati ambang batas. Kalau ada fakta-fakta penting yang perlu dipertimbangkan, MK dapat mengujinya," terang Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi di Jakarta, Minggu, 8 Juli 2018.
Berkaca dari pengalaman Pilkada 2017, MK mempertimbangkan sejumlah daerah yang ambang batasnya melebihi ketentuan yang ada, yakni 0,5 persen hingga 2 persen. Daerah tersebut ialah Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Yapen.
"MK tahun 2017 bukan sebagai mahkamah kalkulator. Ada empat daerah di Papua. Kalau dilihat dari ambang batasnya, (keempat daerah tersebut) selisihnya jauh dari ambang batas. Tapi, MK tetap mengabulkan atau menjadikan kasus itu tetap diproses di MK," terang Veri.
Veri menambahkan ada sejumlah alasan MK menembus ambang batas sengketa pilkada. Pertama, tidak adanya kepastian hukum. Kedua, terjadi kejadian atau keadaan luar biasa saat rekapitulasi hasil.
Ketiga, objek permohonan prematur. Keempat, proses rekapitulasi yang cacat hukum. Kelima, adanya tindakan insubordinasi di mana KPU kabupaten/kota tidak menjalankan perintah KPU provinsi atau KPU RI.
Untuk diketahui, Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan pemohon dapat mengajukan sengketa pilkada jika selisih suara antar peroleh suara terbanyak dengan pemohon berkisar antara 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir sesuai jumlah penduduk dalam wilayah daerah yang ditetapkan KPU daerah.
Baca: KPU Kantongi Hasil Pilgub di Enam Provinsi
Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah mengatakan ada 16 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke lembaga tersebut. Sembilan permohonan didaftarkan secara langsung ke MK dan tujuh permohonan didaftarkan lewat daring.
Bagi yang mendaftar secara online, MK belum bisa mempublikasikannya. Pasalnya, pemohon harus terlebih dahulu membawa kelengkapan dokumen permohonannya ke MK. "Sudah masuk 16 permohonan/perkara yang masuk," kata Guntur. (Nurul Fadillah)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8ZQj0N" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Pentingnya MK mempertimbangkan pada kasus-kasus tertentu, meski (permohonan) melewati ambang batas. Kalau ada fakta-fakta penting yang perlu dipertimbangkan, MK dapat mengujinya," terang Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi di Jakarta, Minggu, 8 Juli 2018.
Berkaca dari pengalaman Pilkada 2017, MK mempertimbangkan sejumlah daerah yang ambang batasnya melebihi ketentuan yang ada, yakni 0,5 persen hingga 2 persen. Daerah tersebut ialah Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Yapen.
"MK tahun 2017 bukan sebagai mahkamah kalkulator. Ada empat daerah di Papua. Kalau dilihat dari ambang batasnya, (keempat daerah tersebut) selisihnya jauh dari ambang batas. Tapi, MK tetap mengabulkan atau menjadikan kasus itu tetap diproses di MK," terang Veri.
Veri menambahkan ada sejumlah alasan MK menembus ambang batas sengketa pilkada. Pertama, tidak adanya kepastian hukum. Kedua, terjadi kejadian atau keadaan luar biasa saat rekapitulasi hasil.
Ketiga, objek permohonan prematur. Keempat, proses rekapitulasi yang cacat hukum. Kelima, adanya tindakan insubordinasi di mana KPU kabupaten/kota tidak menjalankan perintah KPU provinsi atau KPU RI.
Untuk diketahui, Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan pemohon dapat mengajukan sengketa pilkada jika selisih suara antar peroleh suara terbanyak dengan pemohon berkisar antara 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir sesuai jumlah penduduk dalam wilayah daerah yang ditetapkan KPU daerah.
Baca: KPU Kantongi Hasil Pilgub di Enam Provinsi
Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah mengatakan ada 16 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke lembaga tersebut. Sembilan permohonan didaftarkan secara langsung ke MK dan tujuh permohonan didaftarkan lewat daring.
Bagi yang mendaftar secara online, MK belum bisa mempublikasikannya. Pasalnya, pemohon harus terlebih dahulu membawa kelengkapan dokumen permohonannya ke MK. "Sudah masuk 16 permohonan/perkara yang masuk," kata Guntur. (Nurul Fadillah)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8ZQj0N" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
