Jika Terbukti Menang, Syahri Mulyo Tetap Dilantik
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Medcom.id/ M Sholahadhin Azhar
Jakarta: Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulungagung Syahri Mulyo-Maryoto bakal dilantik jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan mereka sebagai pemenang.
Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Meski diketahui Syahri saat ini berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dimungkinkan karena belum ada kekuatan hukum mengikat atas kasus Syahri.
"Orang tersangka kan belum incraht, tetap dilantik. Ini kan andai, baru versi quick count. Andai menang setelah penetapan calon oleh KPU, maka yang bersangkutan tetap dilantik sebagai bupati, dipinjam saja sama nanti petugas," kata dia di kantor Kemendagri, Kamis, 28 Juni 2018.
Bahtiar mengatakan tindakan administratif lanjutan hanya bisa dilakukan ketika ada kekuatan hukum tetap. Nantinya Wakil Bupati akan ditunjuk menjadi kepala daerah menggantikan Syahri yang sedang dipenjara.
Pihaknya menyerahkan keputusan hukum pada KPK. Yang penting lanjut Bahtiar prioritas Kemendagri memastikan pemerintahan di daerah berjalan.
"Ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dipastikan pemerintahan tetap berjalan," jelas Bahtiar.
Untuk diketahui Syahri-Maryoto yang didukung PDI Perjuangan dan NasDem menang versi hitung cepat melawan pasangan Margiono-Eko Prisdianto yang diusung Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS, Hanura dan PBB.
Syahri-Maryoto unggul dengan 59,54 persen suara. Praktis Syahri menjadi satu-satunya kandidat kepala daerah yang ditahan dan menang dalam Pilkada. Selain Syahri, delapan calon kepala daerah lainnya yang ditahan mendulang kekalahan di daerah masing-masing.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar. Meski diketahui Syahri saat ini berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dimungkinkan karena belum ada kekuatan hukum mengikat atas kasus Syahri.
"Orang tersangka kan belum incraht, tetap dilantik. Ini kan andai, baru versi quick count. Andai menang setelah penetapan calon oleh KPU, maka yang bersangkutan tetap dilantik sebagai bupati, dipinjam saja sama nanti petugas," kata dia di kantor Kemendagri, Kamis, 28 Juni 2018.
Bahtiar mengatakan tindakan administratif lanjutan hanya bisa dilakukan ketika ada kekuatan hukum tetap. Nantinya Wakil Bupati akan ditunjuk menjadi kepala daerah menggantikan Syahri yang sedang dipenjara.
Pihaknya menyerahkan keputusan hukum pada KPK. Yang penting lanjut Bahtiar prioritas Kemendagri memastikan pemerintahan di daerah berjalan.
"Ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dipastikan pemerintahan tetap berjalan," jelas Bahtiar.
Untuk diketahui Syahri-Maryoto yang didukung PDI Perjuangan dan NasDem menang versi hitung cepat melawan pasangan Margiono-Eko Prisdianto yang diusung Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS, Hanura dan PBB.
Syahri-Maryoto unggul dengan 59,54 persen suara. Praktis Syahri menjadi satu-satunya kandidat kepala daerah yang ditahan dan menang dalam Pilkada. Selain Syahri, delapan calon kepala daerah lainnya yang ditahan mendulang kekalahan di daerah masing-masing.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
