Sumbawa: Pengamat mengajukan sejumlah syarat bagi pemimpin atau kepala daerah terpilih Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya adalah kepala daerah terpilih harus punya jaringan kuat untuk membangun perekonomian masyarakat, terutama dalam menekan tingkat pengangguran. 

"Sepanjang masih memiliki angka pengangguran tinggi, maka selama itu pula Sumbawa hanya bermimpi ingin sejahtera," kata pengamat sosial yang juga tokoh masyarakat Sumbawa, Muhammad Ali, melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2020.

Ali melihat kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini belum dapat mengakhiri persoalan pengangguran. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

Mantan pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa itu menyatakan masyarakat di suatu daerah tidak menginginkan apa-apa. Mereka hanya menuntut kesejahteraan dan hidup layak tanpa bantuan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Untuk itu, menurut Ali, kepala daerah terpilih harus berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan layak, agar masyarakat terlepas dari kemiskinan. Punya terobosan, sehingga pemerintah tidak hanya puas pada anggaran APBD, tetapi bisa mendapatkan dana dari pusat untuk mengembangkan daerah.

"Kepala daerah yang memiliki jaringan kuat ke pusat akan sangat berpengaruh untuk perkembangan Sumbawa ke depan," kata dia.
 

Optimalkan BUMDes

Ali mencontohkan soal jagung. Pemerintah bangga karena telah mengirim 200 ribu ton jagung ke Filipina. Namun persoalannya, produksi jagung belum dapat dipastikan cocok untuk diolah di Sumbawa.

Ali menyebut peran desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) sebenarnya bisa diandalkan, bahkan menjadi sumber pemasukan masyarakat. Namun, BUMDes belum berjalan maksimal, terutama dalam memberdayakan masyarakat dalam sejumlah peluang di desa.

"Pemimpin cerdas dapat menjawab tantangan menjadi peluang. Jangan sampai kita mengirim bahan baku dari Sumbawa ke daerah lain dengan harga murah, tetapi nantinya dikirim lagi ke Sumbawa dengan produk lain yang bernilai tinggi. Kita yang rugi," tutur Ali.

Ia juga mengingatkan rencana Pemerintah NTB membangun kilang minyak dan transportasi kereta api di Pulau Sumbawa. Ali khawatir pemerintah daerah hanya mendapatkan 'ampas' dari rencana kegiatan strategis daerah itu. 

"Harusnya rencana membuat transportasi kereta api sudah melalui survei panjang. Apalagi jika berefek buruk bagi usaha transportasi lainnya seperti bus atau angkutan umum konvensional," kata dia.
 

Harus komprehensif

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, menerangkan ada banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah dilanda kemiskinan. Misalnya, faktor budaya yang berkembang atau persoalan kebijakan.

"Semuanya berkelindan," ujar dia.

Berdasarkan pengamatan Herry, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan utama, masih sangat langka dan tidak berkesinambungan. Misalnya, penanganan stunting, yang sedikit banyak juga berkaitan dengan masalah kemiskinan.

"Kasus stunting fokus pada stunting-nya. Padahal kan tidak. Sebab, stunting itu ada kaitannya dengan gaya hidup dan gizi,” kata Herry.

Untuk itu, Herry menaruh harapan besar kepada pemangku kebijakan di daerah untuk bergerak melakukan pendekatan secara komprehensif dan berkesinambungan. Mengetahui akar masalah dan maksimal mengolah sumber daya di daerahnya.

Merujuk data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, Kabupaten Sumbawa menempati urutan keenam dengan jumlah penduduk tertinggi di NTB, yaitu 457.670 jiwa. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menempati urutan keempat tertinggi di NTB setelah Lombok Utara, Mataram, dan Kota Bima dengan laju 4,87 persen.
 

Masih miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa pada 2019 mencapai 63.490 orang. Jumlah ini menjadikan Kabupaten Sumbawa menempati urutan keempat terendah di NTB. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa pada 2019 adalah 67,60.

Pada 2019, dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, produksi bawang merah Sumbawa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 20.492,1 ton. 

Selain unggul dalam produksi tanaman pangannya, Sumbawa juga unggul dalam sektor peternakan. Pada 2019, jumlah ternak besar terbanyak yaitu berupa Kerbau Sumbawa sebanyak 35.984 ekor, sedangkan untuk ternak kecil didominasi oleh ayam ras dengan jumlah 335.725 ekor. 

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Ditinjau dari indeks kedalaman kemiskinan (P1), nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumbawa sepanjang 2014 hingga 2018 berfluktuatif. Pada 2014, indeks kedalaman kemiskinan tercatat 2,71. Pada 2015 mengalami penurunan menjadi 2,70 dan mengalami kenaikan pada 2016 menjadi 3,12. Pada 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 2,60, dan pada 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,05.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menetapkan lima pasangan bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kelima pasangan calon (paslon) ini adalah Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany yang didukung Partai Golkar, NasDem, dan PKS; pasangan Talifuddin dan Sudirman (perseorangan); HM Husni Djibril dan Muhammad Ikhsan (PKB, PDI Perjuangan, dan PAN); pasangan Nurdin Ranggabarani dan Burhanuddin Jafar Salam (PPP dan Domokrat); dan pasangan Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Gerindra, Berkarya, Hanura, dan PKPI).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((UWA))