Desk Pilkada Bentukan Kemenkopolkam Diyakini Mampu Redam Konflik Pemilu
Menko Polkam Budi Gunawan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengecam aksi kekerasan yang terjadi saat tahapan kampanye Pilkada 2024 di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada Minggu, 17 November 2024. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Desk Pilkada yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mampu mengantisipasi potensi konflik dan menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkada.
"Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan Pilkada 2024 untuk mengantisipasi situasi yang tidak kondusif. Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa Polri telah menyusun indeks kerawanan untuk memantau risiko keamanan menjelang Pilkada pada 27 November mendatang," kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis, 21 November 2024.
Zulfikar menjelaskan, Desk Pilkada yang telah dibentuk bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pemangku kepentingan. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap dewasa dalam menyikapi proses demokrasi.
"Kami mengimbau para pendukung calon kepala daerah untuk tidak terpancing provokasi. Tim sukses juga harus memastikan kampanye berlangsung damai, tanpa kekerasan. Komitmen menjaga situasi kondusif sangat penting," tegas Zulfikar.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menilai, kolaborasi antara Desk Pilkada, TNI-Polri, dan kementerian/lembaga terkait merupakan langkah strategis dalam menghadapi potensi kerawanan di lapangan.
"DPR RI optimistis pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan upaya bersama, titik-titik rawan konflik bisa diminimalkan," ujarnya.
Ia juga menyoroti insiden di Sampang yang menyebabkan seorang saksi calon bupati meninggal dunia akibat penganiayaan berlatar belakang politik. Zulfikar berharap kejadian serupa tidak terulang.
"Kami berharap kondisi kondusif yang sudah terbangun selama Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) bisa berlanjut hingga Pilkada Serentak. Aparat keamanan harus terus meningkatkan langkah preventif, seperti patroli, dialog masyarakat, dan penguatan intelijen," kata Zulfikar.
Sebelumnya, insiden berdarah terjadi di Kabupaten Sampang saat calon bupati Slamet Junaidi mengunjungi seorang tokoh agama di Ketapang. Rombongannya sempat diadang massa bersenjata celurit, yang kemudian menyerang beberapa orang di lokasi kunjungan. Salah satu korban, Jimmy Sugito, tewas dalam kejadian tersebut. Diduga, motif kekerasan tersebut berkaitan dengan persaingan politik.
DPR kata Zulfikar, mengapresiasi upaya aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat yang berperan menjaga stabilitas selama proses Pemilu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
"DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan konflik untuk memastikan Pilkada berjalan lancar," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
"Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan Pilkada 2024 untuk mengantisipasi situasi yang tidak kondusif. Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa Polri telah menyusun indeks kerawanan untuk memantau risiko keamanan menjelang Pilkada pada 27 November mendatang," kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis, 21 November 2024.
Zulfikar menjelaskan, Desk Pilkada yang telah dibentuk bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pemangku kepentingan. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap dewasa dalam menyikapi proses demokrasi.
"Kami mengimbau para pendukung calon kepala daerah untuk tidak terpancing provokasi. Tim sukses juga harus memastikan kampanye berlangsung damai, tanpa kekerasan. Komitmen menjaga situasi kondusif sangat penting," tegas Zulfikar.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menilai, kolaborasi antara Desk Pilkada, TNI-Polri, dan kementerian/lembaga terkait merupakan langkah strategis dalam menghadapi potensi kerawanan di lapangan.
"DPR RI optimistis pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan upaya bersama, titik-titik rawan konflik bisa diminimalkan," ujarnya.
Ia juga menyoroti insiden di Sampang yang menyebabkan seorang saksi calon bupati meninggal dunia akibat penganiayaan berlatar belakang politik. Zulfikar berharap kejadian serupa tidak terulang.
"Kami berharap kondisi kondusif yang sudah terbangun selama Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) bisa berlanjut hingga Pilkada Serentak. Aparat keamanan harus terus meningkatkan langkah preventif, seperti patroli, dialog masyarakat, dan penguatan intelijen," kata Zulfikar.
Sebelumnya, insiden berdarah terjadi di Kabupaten Sampang saat calon bupati Slamet Junaidi mengunjungi seorang tokoh agama di Ketapang. Rombongannya sempat diadang massa bersenjata celurit, yang kemudian menyerang beberapa orang di lokasi kunjungan. Salah satu korban, Jimmy Sugito, tewas dalam kejadian tersebut. Diduga, motif kekerasan tersebut berkaitan dengan persaingan politik.
DPR kata Zulfikar, mengapresiasi upaya aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat yang berperan menjaga stabilitas selama proses Pemilu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
"DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan konflik untuk memastikan Pilkada berjalan lancar," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
