Koalisi PDIP-PKS di Pilgub DKI Diprediksi Sulit Terwujud
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bertemu Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Al-Habsyi. Antara
Jakarta: Koalisi antara PDIP dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Serentak 2024 diprediksi tak mudah di beberapa daerah yang menentukan. Sebagai contoh di Pilgub Sumatra Utara (Sumut), PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi.
Hal serupa kemungkinan juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menanggapi soal peluang partainya mendukung Anies Baswedan bersama PKS bisa di atas 50 persen.
Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai mustahil PKS akan berkoalisi dengan PDIP di Pilgub DKI. Ketum Megawati Soekarnoputri, menurutnya batu sandungan untuk mewujudkan koalisi.
"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan Tanah Air bukan sekadar politik pragmatis semata," katanya saat dihubungi, Jumat, 9 Septemebr 2024.
Secara terpisah, peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menyatakan pendapat senada. Apalagi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah pernah berucap tidak mau berkoalisi dengan PKS.
"Kenapa topik PDIP-PKS ini menjadi cukup menarik, apakah akan terjadi koalisi di antara keduanya, karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," tuturnya.
Jauh sebelum gelaran Pemilu 2024, bahkan sebelum PDIP dan Presiden Joko Widodo berseteru, Hasto pernah blak-blakan menyampaikan pihaknya menutup pintu koalisi dengan PKS dalam gelaran pesta demokrasi.
"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022 lalu.
Hubungan PDIP dan PKS layaknya air dan minyak. Pada September 2022 Hasto pernah meledek kepala daerah yang diusung PKS tidak ada yang berhasil membawa kemajuan di wilayahnya. Salah satunya Kota Depok yang dijadikan sebagai rujukan.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota,” kata dia kala itu.
Hasto juga pernah menyinggung peran PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil. Sikap ini dinilai Hasto bertolak belakang dengan kesan yang selama ini ditunjukkan, yakni pro Palestina.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Hal serupa kemungkinan juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menanggapi soal peluang partainya mendukung Anies Baswedan bersama PKS bisa di atas 50 persen.
Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai mustahil PKS akan berkoalisi dengan PDIP di Pilgub DKI. Ketum Megawati Soekarnoputri, menurutnya batu sandungan untuk mewujudkan koalisi.
"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan Tanah Air bukan sekadar politik pragmatis semata," katanya saat dihubungi, Jumat, 9 Septemebr 2024.
| Baca: Airlangga Sebut Inisial "S" Calon Pendamping RK di Pilkada Jakarta |
Secara terpisah, peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menyatakan pendapat senada. Apalagi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah pernah berucap tidak mau berkoalisi dengan PKS.
"Kenapa topik PDIP-PKS ini menjadi cukup menarik, apakah akan terjadi koalisi di antara keduanya, karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," tuturnya.
Jauh sebelum gelaran Pemilu 2024, bahkan sebelum PDIP dan Presiden Joko Widodo berseteru, Hasto pernah blak-blakan menyampaikan pihaknya menutup pintu koalisi dengan PKS dalam gelaran pesta demokrasi.
"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022 lalu.
Hubungan PDIP dan PKS layaknya air dan minyak. Pada September 2022 Hasto pernah meledek kepala daerah yang diusung PKS tidak ada yang berhasil membawa kemajuan di wilayahnya. Salah satunya Kota Depok yang dijadikan sebagai rujukan.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota,” kata dia kala itu.
Hasto juga pernah menyinggung peran PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil. Sikap ini dinilai Hasto bertolak belakang dengan kesan yang selama ini ditunjukkan, yakni pro Palestina.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
