Taji Bawaslu Mengusut Kecurangan Pilkada Dipertanyakan
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.
Jakarta: Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai taji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kian kendur. Bawaslu tak pernah berhasil mengungkap pelanggaran dan praktik-praktik curang yang dilakukan aktor politik dalam kontestasi pemilu.
Sementara itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam penyelengaraan pemilu. Selain sebagai pengawas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu juga punya kewenangan menangani pelanggaran hingga penyelesaian sengketa.
"Hingga saat ini sudah 514 kabupaten/kota, 33 provinsi yang menjalani pilkada, tapi belum satu pun kasus mahar politik dituntaskan oleh pengawas pemilu. Padahal ranahnya sudah ada, kasusnya juga sudah banyak," ujar Fadli dalam diskusi "Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018" di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.
Mahar politik dan politik uang menjadi catatan Fadli terhadap lemahnya kinerja Bawaslu. Pada Pilkada serentak 2018, setidaknya terdapat tujuh kasus mahar politik yang sempat menjadi perhatian Bawaslu.
"Padahal Bawaslu sempat memeriksa, tapi tidak ada kejelasan penanganannya. Sudah ada bukti dan lain sebagainya juga," tutur Fadli.
Baca: MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada
Pada kontestasi yang sama, terdapat pula 35 kasus politik uang yang ditemukan Bawaslu. Fadli berharap Bawaslu tidak hanya mencatat kasus-kasus tersebut, tapi juga menindak dengan penegakan hukum yang jelas.
Penegakkan hukum yang dilakukan Bawaslu penting dilakukan agar masyarakat tak ragu terhadap proses pemilu. Bila Bawaslu tegas, dia yakin masyarakat percaya dan mau ikut andil bagian dalam pesta demokrasi.
"Kita berharap ini bisa dijelaskan kepada masyarakat agar orang percaya bagaimana praktik pelanggaran di dalam pilkada tidak dibiarkan berlarut begitu saja. Kalau dibiarkan, maka tidak ada lagi proteksi penanganan pelanggaran. Tidak ada lagi masyarakat percaya terhadap sistem proses penyelenggaraan pemilu kita," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
Sementara itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam penyelengaraan pemilu. Selain sebagai pengawas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu juga punya kewenangan menangani pelanggaran hingga penyelesaian sengketa.
"Hingga saat ini sudah 514 kabupaten/kota, 33 provinsi yang menjalani pilkada, tapi belum satu pun kasus mahar politik dituntaskan oleh pengawas pemilu. Padahal ranahnya sudah ada, kasusnya juga sudah banyak," ujar Fadli dalam diskusi "Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018" di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.
Mahar politik dan politik uang menjadi catatan Fadli terhadap lemahnya kinerja Bawaslu. Pada Pilkada serentak 2018, setidaknya terdapat tujuh kasus mahar politik yang sempat menjadi perhatian Bawaslu.
"Padahal Bawaslu sempat memeriksa, tapi tidak ada kejelasan penanganannya. Sudah ada bukti dan lain sebagainya juga," tutur Fadli.
Baca: MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada
Pada kontestasi yang sama, terdapat pula 35 kasus politik uang yang ditemukan Bawaslu. Fadli berharap Bawaslu tidak hanya mencatat kasus-kasus tersebut, tapi juga menindak dengan penegakan hukum yang jelas.
Penegakkan hukum yang dilakukan Bawaslu penting dilakukan agar masyarakat tak ragu terhadap proses pemilu. Bila Bawaslu tegas, dia yakin masyarakat percaya dan mau ikut andil bagian dalam pesta demokrasi.
"Kita berharap ini bisa dijelaskan kepada masyarakat agar orang percaya bagaimana praktik pelanggaran di dalam pilkada tidak dibiarkan berlarut begitu saja. Kalau dibiarkan, maka tidak ada lagi proteksi penanganan pelanggaran. Tidak ada lagi masyarakat percaya terhadap sistem proses penyelenggaraan pemilu kita," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
