Jakarta: Penundaan pelantikan bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Patriot Riwu Kore, dinilai akan berdampak pada sistem pemerintahan. Pelaksana tugas (Plt) bupati berpeluang mengisi kekosongan jabatan tersebut.

"Dengan adanya penundaan ini tentu bisa berdampak pada pemerintahan di sana. Walaupun ada mekanisme Plt sampai ada pejabat definitifnya," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati kepada Medcom.id, Selasa, 2 Maret 2021.

Namun, dia menyebut kans kemunculan Plt belum tampak. Semua pihak diyakini menunggu hasil sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau sekarang nampaknya semua institusi menunggu dari hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada di MK," ujar Khoirunnisa.

Baca: KPU Disebut Bisa Batalkan Orient Jadi Bupati Sabu Raijua Terpilih

Dia mengatakan KPU sejatinya bisa mengeluarkan pembatalan atas kemenangan Orient. Karena, pencalonannya batal demi hukum lantaran tidak memenuhi syarat pencalonan.

Medcom.id mencoba mengonfirmasi mengenai skema pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua setelah penundaan pelantikan Orient. Namun, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan tidak bisa berkomentar terkait hal tersebut.

MK telah menerima dua perkara sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua 2020. Perkara pertama diajukan pesaing Orient di Pilkada Sabu Raijua yakni pasangan calon nomor urut 1 Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale. Perkara kedua diajukan Yanuarse Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo).

Di sisi lain, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly, ditunda. Penundaan diinisiasi Kementerian Dalam Negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))