Lampung: Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pemilih Lampung (KPRL) dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Gabungan Masyarakat Lampung (GAMAL) melakukan aksi damai ke kantor DPRD Lampung, Jumat, 6 Juli 2018. Mereka menolak pembentukan pansus dugaan pidana Pilkada Lampung yang diinisiasi sejumlah anggota DPRD. 

Koordinator lapangan KPRL Indra Bangsawan mengatakan pansus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menyinyalir pembentukan pansus disusupi oleh kepentingan pasangan calon (Paslon) yang kalah dalam Pilgub Lampung.

"Ini terlihat jelas bahwa kewenangan Bawaslu Lampung harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran administrasi, tetapi akan “direcoki” oleh pansus dugaan pidana Pilgub Lampung," kata Indra dalam keterangannya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Dia mendesak DPRD untuk tidak mengintervensi Bawaslu Lampung. Dia ingin DPRD memberikan kesempatan kepada Bawaslu memverifikasi laporan-laporan yang masuk, serta memutus pelanggaran administrasi bila terbukti.

Menurut dia, anggota DPRD adalah akumulasi dari keterwakilan kader-kader partai di parlemen. Sehingga, mereka prihatin jika pasangan yang diusung partainya kalah.

"Anggota DPRD harus lebih melihat konteks kepentingan masyarakat yang lebih besar, bukan mengurusi dan mencampuri kewenangan lembaga lain Bawaslu," pungkas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))