Bawaslu Sebut Sudrajat-Syaikhu Langgar Aturan Pilgub
Pasangan calon gubernur Jawa barat nomor utut 3 Sudrajat-Achmad Syaikhu. (ANT/Indrianto Eko Suwarso )
Bandung: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memutuskan, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu melanggar peraturan dan tata tertib KPU tentang pelaksanaan debat, pada debat publik II Pilgub Jabar di Depok, Jawa Barat, Senin 14 Mei 2018.
Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama yang dilakukan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Rabu 16 Mei 2018. Hasil rapat menyebut pasangan calon nomor urut 3 itu melanggar peraturan administrasi karena mengucapkan dan membawa atribut '2019 ganti presiden'.
"Dalam aturan dan tata tertib, bahwa di dalam forum (debat kandidat) tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang sudah disepakati atau ditetapkan KPU," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto.
Dia menambahkan, dalam debat kandidat KPU mengatur visi dan misi yang disampaikan paslon hanya terkait program lingkungan.
Penentuan ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama-sama sebelum debat kandidat dimulai. "Jadi yang disampaikan tidak menyangkut hal lain," imbuhnya.
Harimus memastikan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.
"Dalam 1-2 hari rekomendasinya bisa dikeluarkan (KPU)," ujarnya
Dia menambahkan, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah membahas dugaan pidana terkait insiden tersebut.
"Kita sudah gelar perkara. Apa yang disangkakan melanggar pasal 69 ayat 2, yaitu memprovokasi pada saat kampanye, unsur-unsurnya belum terpenuhi. Sehingga tindakan pidana pemilunya dihentikan," ujarnya.
Sementara itu, perihal dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan calon wakil gubernur Jabar Anton Charliyan yang menyebut 'Hidup Pak Jokowi'. Harminus mengaku tidak mengetahuinya.
"Saya enggak tahu ada kata-kata itu. Kalau memang betul ada, silakan (laporkan). Kan ada penegak hukumnya," tegasnya.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ini. Dia mengatakan, jika melanggar administrasi, paslon akan diberi sanksi teguran, lisan, hingga larangan mengikuti debat kandidat berikutnya.
"Kita pelajari dulu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa. Pada intinya, apa yang diperintahkan Bawaslu, kita akan laksanakan dalam waktu tidak lama," katanya.
Yayat mengakui KPU kecolongan sehingga terjadi insiden tersebut. "Teknis lainnya berjalan lancar. Tapi saya mengakui kecolongan," ucapnya.
Baca: Alasan Sudrajat-Syaikhu Pamer Kaos 2019 Ganti Presiden
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama yang dilakukan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Rabu 16 Mei 2018. Hasil rapat menyebut pasangan calon nomor urut 3 itu melanggar peraturan administrasi karena mengucapkan dan membawa atribut '2019 ganti presiden'.
"Dalam aturan dan tata tertib, bahwa di dalam forum (debat kandidat) tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang sudah disepakati atau ditetapkan KPU," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto.
Dia menambahkan, dalam debat kandidat KPU mengatur visi dan misi yang disampaikan paslon hanya terkait program lingkungan.
Penentuan ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama-sama sebelum debat kandidat dimulai. "Jadi yang disampaikan tidak menyangkut hal lain," imbuhnya.
Harimus memastikan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.
"Dalam 1-2 hari rekomendasinya bisa dikeluarkan (KPU)," ujarnya
Dia menambahkan, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah membahas dugaan pidana terkait insiden tersebut.
"Kita sudah gelar perkara. Apa yang disangkakan melanggar pasal 69 ayat 2, yaitu memprovokasi pada saat kampanye, unsur-unsurnya belum terpenuhi. Sehingga tindakan pidana pemilunya dihentikan," ujarnya.
Sementara itu, perihal dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan calon wakil gubernur Jabar Anton Charliyan yang menyebut 'Hidup Pak Jokowi'. Harminus mengaku tidak mengetahuinya.
"Saya enggak tahu ada kata-kata itu. Kalau memang betul ada, silakan (laporkan). Kan ada penegak hukumnya," tegasnya.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ini. Dia mengatakan, jika melanggar administrasi, paslon akan diberi sanksi teguran, lisan, hingga larangan mengikuti debat kandidat berikutnya.
"Kita pelajari dulu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa. Pada intinya, apa yang diperintahkan Bawaslu, kita akan laksanakan dalam waktu tidak lama," katanya.
Yayat mengakui KPU kecolongan sehingga terjadi insiden tersebut. "Teknis lainnya berjalan lancar. Tapi saya mengakui kecolongan," ucapnya.
Baca: Alasan Sudrajat-Syaikhu Pamer Kaos 2019 Ganti Presiden
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
