Mulai 24 Juni, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga
Ilustrasi gedung KPU. MI/Andri Widiyanto
Jakarta: Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bakal kembali mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penilitian (coklit) dalam rangka memutahirkan data pemilih pada Pilkada 2024. Proses coklit bakal berlangsung selama satu bulan, dimulai pada 24 Juni 2024.
"Basis data coklit untuk coklit adalah Model A daftar pemilih telah dipetakan oleh jajaran KPU kabupaten/kota," ujar Anggota sekaligus koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Menurut Betty, perbedaan proses coklit kali ini dibanding saat Pemilu 2024 terletak pada jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS). Pada Pemilu 2024, satu TPS maksimal diisi oleh 300 pemilih. Sementara, jumlah pemilih terbanyak dalam satu TPS pada Pilkada 2024 adalah 600 orang.
"Itu tergantung pada kondisi geografis, tapi dengan tetap memperhatikan satu KK (kartu keluarga) itu dalam satu TPS," jelas dia.
Selama proses coklit, KPU membekali petugas pantarlih dengan sistem informasi khusus, yakni e-Coklit. Betty menjelaskan, sistem informasi itu untuk memudahkan petugas dalam meng-input data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sehingga, data yang sudah masuk dapat disupervisi dan dimonitoring dengan cepat.
KPU, kata Betty, juga sudah melakukan evaluasi terhadap proses coklit pada Pemilu 2024 lalu. Selama proses coklit Pilkada 2024, pihaknya meminta komisioner KPU kabupaten/kota untuk masuk ke dalam grup aplikasi pesan singkat WhatsApp pantarlih.
"Sehingga mereka bisa menjadi orang yang ditanya. Kalau ada pertanyaan jadi orang nomor pertama lah terkait dengan persoalan coklit di lapangan," jelasnya.
Betty mengatakan proses coklit dapat ditunda dengan kondisi ancaman keamanan. Ia mengungkap telah mendapat laporan dari jajaran di Papua Pegunungan mengenai situasi keamanan di sana. Menurut Betty, faktor keselamatan petugas pantarlih harus menjadi yang utama selama pelaksanaan coklit.
"Petugas pantarlih itu biasanya orang lokal, tapi kalau orang lokalnya menemukan kesulitan, sebaiknya di-postpone dulu karena masih punya waktu 30 hari. Dan sebelum mereka turun, mereka harus koordinasi dulu dengan tokoh setempat, biasanya RT/RW. Ketika mereka sudah bertemu dengan RT/RW, biasanya RT/RW yang akan membantu mendistribusikan mereka ke rumah-rumah warga," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Basis data coklit untuk coklit adalah Model A daftar pemilih telah dipetakan oleh jajaran KPU kabupaten/kota," ujar Anggota sekaligus koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Menurut Betty, perbedaan proses coklit kali ini dibanding saat Pemilu 2024 terletak pada jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS). Pada Pemilu 2024, satu TPS maksimal diisi oleh 300 pemilih. Sementara, jumlah pemilih terbanyak dalam satu TPS pada Pilkada 2024 adalah 600 orang.
"Itu tergantung pada kondisi geografis, tapi dengan tetap memperhatikan satu KK (kartu keluarga) itu dalam satu TPS," jelas dia.
Selama proses coklit, KPU membekali petugas pantarlih dengan sistem informasi khusus, yakni e-Coklit. Betty menjelaskan, sistem informasi itu untuk memudahkan petugas dalam meng-input data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sehingga, data yang sudah masuk dapat disupervisi dan dimonitoring dengan cepat.
| Baca: Wanti-wanti KPU Soal Keamanan Data Pemilih, Tito: Tolong Bisa Dijaga |
KPU, kata Betty, juga sudah melakukan evaluasi terhadap proses coklit pada Pemilu 2024 lalu. Selama proses coklit Pilkada 2024, pihaknya meminta komisioner KPU kabupaten/kota untuk masuk ke dalam grup aplikasi pesan singkat WhatsApp pantarlih.
"Sehingga mereka bisa menjadi orang yang ditanya. Kalau ada pertanyaan jadi orang nomor pertama lah terkait dengan persoalan coklit di lapangan," jelasnya.
Betty mengatakan proses coklit dapat ditunda dengan kondisi ancaman keamanan. Ia mengungkap telah mendapat laporan dari jajaran di Papua Pegunungan mengenai situasi keamanan di sana. Menurut Betty, faktor keselamatan petugas pantarlih harus menjadi yang utama selama pelaksanaan coklit.
"Petugas pantarlih itu biasanya orang lokal, tapi kalau orang lokalnya menemukan kesulitan, sebaiknya di-postpone dulu karena masih punya waktu 30 hari. Dan sebelum mereka turun, mereka harus koordinasi dulu dengan tokoh setempat, biasanya RT/RW. Ketika mereka sudah bertemu dengan RT/RW, biasanya RT/RW yang akan membantu mendistribusikan mereka ke rumah-rumah warga," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
