Wanti-wanti KPU Soal Keamanan Data Pemilih, Tito: Tolong Bisa Dijaga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah). Medcom.id/Kautsar
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nantinya akan diverifikasi menjadi data pemilih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti KPU untuk menjaga keamanan data tersebut agar tidak sampai bocor dan bobol.
"Tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (DP4)," ujarnya usai menyerahkan DP4 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.
Adapun DP4 tersebut berjumlah 207.110.768 jiwa, terdiri dari 103.228.748 jiwa merupakan laki-laki, sedangkan 103.882.020 jiwa perempuan. Data itu nantinya akan dijadikan alas bagi KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024.
Tito mengingatkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Jika terjadi kebocoran data, ada risiko hukum yang mesti ditanggung oleh pengelola data.
Ia pun meminta KPU untuk meningkatkan cyber security atau sistem keamanan. Menurutnya, KPU mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta jajaran Siber Mabes Polri untuk menjaga data pemilih tidak bocor.
"Jadi mohon sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau data ini sudah diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi fitur-fitur yang harus dilindungi dapat kita lindungi," ujar dia.
Anggota sekaligus penanggung jawab Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan peringatan dari Tito tersebut menjadi catatan bagi KPU. Bersama Satgas Keamanan Siber, lanjutnya, KPU berkomitmen untuk menjaga data pemilih.
"Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin," ujar Betty.
Sebelumnya, DPT Pemilu 2024 diduga bocor oleh peretas anonim Jombo. Data pemilih yang dijual belikan lewat Brechforums pada akhir November 2023 itu sebanyak 204 juta lebih dengan harga USD74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. Menurut Betty pihaknya masih menunggu hasil investigasi perihal dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 tersebut.
"Kan belum keluar juga hasilnya," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (DP4)," ujarnya usai menyerahkan DP4 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.
Adapun DP4 tersebut berjumlah 207.110.768 jiwa, terdiri dari 103.228.748 jiwa merupakan laki-laki, sedangkan 103.882.020 jiwa perempuan. Data itu nantinya akan dijadikan alas bagi KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024.
Tito mengingatkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Jika terjadi kebocoran data, ada risiko hukum yang mesti ditanggung oleh pengelola data.
| Baca juga: Usai Dimarahi Hakim MK, KPU Klaim Serius Hadapi Sengketa Hasil Pileg |
Ia pun meminta KPU untuk meningkatkan cyber security atau sistem keamanan. Menurutnya, KPU mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta jajaran Siber Mabes Polri untuk menjaga data pemilih tidak bocor.
"Jadi mohon sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau data ini sudah diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi fitur-fitur yang harus dilindungi dapat kita lindungi," ujar dia.
Anggota sekaligus penanggung jawab Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan peringatan dari Tito tersebut menjadi catatan bagi KPU. Bersama Satgas Keamanan Siber, lanjutnya, KPU berkomitmen untuk menjaga data pemilih.
"Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin," ujar Betty.
Sebelumnya, DPT Pemilu 2024 diduga bocor oleh peretas anonim Jombo. Data pemilih yang dijual belikan lewat Brechforums pada akhir November 2023 itu sebanyak 204 juta lebih dengan harga USD74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. Menurut Betty pihaknya masih menunggu hasil investigasi perihal dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 tersebut.
"Kan belum keluar juga hasilnya," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
