Jakarta: Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Busyro Muqoddas menilai demokrasi Indonesia tengah sakit. Hal ini akibat banyaknya calon tunggal pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dan dinasti politik.

"Demokrasi bukan saja sedang sakit tapi semakin sakit, terpental, dan mengalami krisis jiwa. Ditandai dengan munculnya calon kepala daerah tunggal. Menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti keluarga," ujar Busyro dalam diskusi virtual bertajuk 'Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal', Rabu, 9 September 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat 28 daerah yang berpotensi melawan kolom atau 'kotak' kosong. Hasil itu didapat saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) pada 4-6 September 2020.

"Munculnya calon kepala daerah tunggal ada 28 atau 10,37 persen yang itu merupakan anomali over krisis demokrasi kita," ujar Busyro.
 
Di samping itu, Busyro menilai menguatnya dinasti politik keluarga akibat kekuatan partai politik pengusung. Situasi itu membuat dampak negatif terhadap hak asasi politik.

"Semakin tersumbatnya hak asasi politik," ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Baca: 734 Paslon Mendaftar di Pilkada 2020

Busyro mengatakan hak asasi politik mestinya menjadi hak dari kader unggulan untuk bisa maju dalam pemilihan umum. Namun situasi tersebut menjadi terhalang karena politik dinasti.

"Yang memiliki basis kecerdasan rekam jejak kejujuran memiliki (jiwa) merakyat dan kematangan demokrasi itu terhambat semuanya," ucap Busyro.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))