Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memasifkan sosialisasi pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Penyelenggara tidak bisa hanya bergantung pada metode formal.

"Jangan hanya menggunakan pendekatan formalitas dengan memasang spanduk, masang ini, bukan itu," kata anggota Komisi II Aminurokhman kepada Medcom.id, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Politikus Partai NasDem itu meminta penyelenggara memaksimalkan metode lain yang lebih efektif. Misalnya dmenggandeng tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan pemungutan suara. Cara itu dinilai mampu menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi meski pemungutan suara berlangsung di tengah pandemi covid-19.

"Targetnya 77,5 persen angka partisipasi tercapai," ujar dia.

Baca: Sosialisasi Pilkada 2020 Kurang Masif, KPU Dikritik

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan KPU terus mengevaluasi sosialisasi pemungutan suara. Bahkan, seluruh komisioner KPU turun langsung mengingatkan masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020.

"Sebagai contoh saya beberapa hari lalu sempat ke Jawa Timur (Jatim)," kata Raka.

Raka menyosialisasikan pemungutan suara kepada kelompok pemilih perempuan di Kabupaten Mojokerto. KPU kabupaten setempat juga menyiarkan kegiatan tersebut secara live di media sosial (medsos).

"(Pertemuan langsung terbatas) dikombinasikan melalui media daring. Jadi sejumlah kecamatan mengikutinya," ujar dia.

KPU menuai kritik dalam menyosialisasikan pemungutan suara Pilkada 2020. Kampanye seputar penyelenggaraan pemungutan suara dinilai belum masif.

"Saya belum menemukan sosialisasi yang maksimal kepada publik terkait protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di TPS nanti," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Quomas dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Jumat, 23 Oktober 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))