Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar (Media Indonesia/Ebet)
Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar (Media Indonesia/Ebet) (Abdul Kohar)

Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group

Pemburu Kenyamanan

Pilar sembako Harga BBM DPR RI gorden
Abdul Kohar • 02 April 2022 05:49
ADA 'pertandingan' yang amat tidak sepadan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili, dalam sepekan ini. Itulah pertandingan kepentingan.
 
Rakyat berkepentingan teringankan dari beban kenaikan dan penaikan harga-harga, wakil rakyat berkehendak menambah kenyamanan atas fasilitas yang ada.
 
Dua kepentingan itu berpacu, berebut waktu selekas-lekasnya untuk dipenuhi. Hampir pasti, pemenang adu cepat itu ialah para wakil rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Tahapan pencapaiannya bahkan sudah jelas: wakil rakyat tingkat pusat segera mendapatkan gorden pengganti superwah untuk rumah dinas mereka di Kalibata, Jakarta, wakil rakyat di DKI Jakarta segera mendapatkan seragam dinas superadem. Sementara itu, rakyat sudah jelas kian keteteran. Saat harga-harga kebutuhan pokok seperti daging, tempe, tahu, minyak goreng, serta telur belum jelas kapan akan turun, mulai 1 April dipaksa lagi menerima beban baru berupa penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Untuk BBM, kasusnya sama dengan minyak goreng, yakni yang jenis nonsubsidi ikut harga keekonomian, sedangkan yang kategori subsidi harganya memang tetap, tapi barangnya susah didapat.
 
Di sejumlah wilayah, BBM solar bersubsidi, misalnya, sangat minim, bahkan cenderung kosong. Antrean mengular berjam-jam.
 
Akan halnya untuk kebutuhan wakil rakyat, pagu anggaran Rp48,7 miliar sudah tersedia, tender pengadaan pun sudah dibuka. Anggaran pakaian dinas 212 setel sebesar Rp1,74 miliar juga telah ada. Bahan kain jenis wol dan katun telah pula tersedia, lengkap dengan puring dan ongkos jahitnya.
 
Anggaran baju DPRD DKI Jakarta pada APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp1,74 miliar. Adapun pengadaannya akan menggunakan mekanisme lelang. Tiap-tiap anggota dewan mendapatkan lima potong (pakaian), salah satunya yang menjadi ciri khas daerah, baju Betawi.
 
Soal aturan, jangan khawatir. Pengadaan tersebut 'sudah sesuai' dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 12 disebutkan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari lima jenis.
 
Lima jenis pakaian itu, yakni pakaian sipil harian sebanyak dua pasang dalam satu tahun dan pakaian sipil resmi satu pasang dalam satu tahun. Kemudian, pakaian sipil lengkap dua pasang dalam lima tahun, pakaian dinas harian lengan panjang sebanyak satu pasang dalam satu tahun, dan pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang dalam satu tahun.
 
Namun, yang disorot publik bukan pada perlu atau tidaknya pakaian dinas, sudah sesuai atau tidak dengan beleid yang ada. Publik mempertanyakan tingkat kepantasan angkanya. Masak iya, untuk mengganti gorden rumah dinas, tiap-tiap rumah mendapat jatah Rp80 juta?
 
Apa pantas, untuk pakaian dinas yang tiga setel di antaranya hanya akan digunakan satu tahun, harga per setel pakaian hingga hampir Rp2,5 juta? Tidakkah cukup anggaran dan tetek bengek biaya yang mengikuti dijatah sepertiganya saja?
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif