Cita-cita yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu jauh panggang daripada api. Pendidikan di negeri ini sesungguhnya antirealitas.
Disebut antirealitas karena dunia pendidikan tinggi dijadikan menara gading yang dijauhkan dari masyarakat dan, ini yang memprihatinkan, sudah kehilangan nalar kritisnya. Lebih memprihatinkan lagi bila pendidikan tinggi membungkam kritik.
Kehilangan nalar kritisnya itu disorot Agus Nuryatno dalam tulisannya berjudul Kritik Budaya Akademik di Pendidikan Tinggi (2017). Kata dia, kritik mestinya menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kelembagaan pendidikan. Sudah saatnya pendidikan tinggi di negeri ini, meminjam pendapat Paulo Freire, harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan (penindasan). Pendidikan yang menolak budaya bisu untuk memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas.
Ikhtiar berpijak pada realitas untuk menolak budaya bisu itulah yang bisa dimaknai dari unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada Sabtu, 26 Juni 2021. Melalui akun Twitter @BEMUI_Official, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai 'the King of Lip Service'.
Reaksi atas kritik BEM UI berlebihan. Mulai pemanggilan oleh pihak rektorat hingga peretasan akun media sosial sejumlah pegiat BEM UI. Reaksi itu ujung-ujungnya membungkam kritik. Meski demikian, konten dan konteks kritik tetaplah menjadi perhatian.
Segala upaya membungkam kritik harus dilawan. Harus dilawan karena, kata WS Rendra, apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan.
Berkuasa memang ada tidak enaknya. Siapa pun yang berkuasa di atas muka bumi ini pasti menjadi sasaran kritik. Kritik bisa halus atau kasar, sinis atau sarkastis, tetapi mestinya memiliki nilai yang sama. Kritik ialah madu, bukan racun.
Moral terhadap kritik itu menjadi sangat penting dikemukakan kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Di antara yang memilih itu ada yang halus bahasanya, ada pula yang tanpa tedeng aling-aling langsung sasaran, bahkan cenderung kasar.
Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, dia ialah presiden untuk siapa pun, termasuk mahasiswa yang halus bahasanya maupun kasar lisannya.
Reaksi Presiden Joko Widodo atas kritik yang dilancarkan BEM UI patut diapresiasi. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan,” ujar Presiden, Selasa, 29 Juni 2021.
Jokowi sudah kenyang kritik. Kritik yang disampaikan mulai dirinya disebut klemar-klemer, plonga-plongo, otoriter, bebek lumpuh, Bapak Bipang, dan terakhir 'the King of Lip Service' yang disematkan BEM UI.
Keterbukaan seorang presiden menerima kritik sesungguhnya buah reformasi. Bangsa ini telah melalui sebuah era yang sangat pahit. Kebebasan yang terpasung telah melahirkan situasi serba semu di masa silam. Kini, kita bersahabat dengan kebebasan dan jangan sekali-kali membungkam kritik.
Presiden Jokowi sampai-sampai meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Menurut Jokowi, pada 8 Februari, kritik tersebut ialah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Sejauh ini, jujur dikatakan bahwa Jokowi yang dikritik bertubi-tubi tidak membalas kritik dengan kritik. Apalagi sampai bertanya kepada pengkritiknya apa yang sudah mereka perbuat untuk kepentingan rakyat? Ia membalas kritik dengan terus bekerja terutama di masa pandemi covid-19 ini.
Terus bekerja karena menyadari bahwa demokrasi yang dianut didasari pada keyakinan bahwa kritik ialah vitamin yang menyehatkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, jangan pernah memadamkan kritik dengan represi kekuasaan.
BEM UI telah mencatatkan sejarah kritik mereka. Sejarah, kata Philip Guedalla, berulang dengan sendirinya. Mahasiswa yang melancarkan kritik saat ini, ketika nanti berkuasa, juga mendapat kritik. Jangan-jangan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan saat ini juga tukang kritik pemerintah ketika menjadi mahasiswa. Karena itu, membungkam kritik hakikatnya antirealitas.
