ILUSTRASI: Kejahatan asusila/Medcom.id/M.Rizal
ILUSTRASI: Kejahatan asusila/Medcom.id/M.Rizal (Rio Christiawan)

Rio Christiawan

Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta

Memberantas Begal Cabul

Pilar begal
Rio Christiawan • 09 Desember 2019 11:38
BELAKANGAN ini masyarakat diresahkan aksi begal cabul yang sering melakukan aksinya sebagaimana sering disebut sebagai ‘begal payudara’. Penggunaan kata ‘cabul’ dalam artikel ini mengacu pada bab perbuatan ‘cabul’ pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Sejatinya, aksi begal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Khususnya kaum perempuan. Merujuk data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 2018–2019 perilaku ini memang melulu menyasar kaum Hawa.
 
Sebenarnya, kejahatan begal cabul sudah ada sejak lama. Bahkan dalam literatur kriminologi, sebagaimana disebutkan Zander (1999), kejahatan dengan melecehkan bagian tubuh tertentu sudah dikenal sejak zaman Romawi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Di Indonesia begal biasanya diasosiasikan sebagai kejahatan dengan kekerasan dan pemaksaan, seperti begal motor sebagai sebutan kawanan perampok di jalanan. Tampaknya, ‘begal cabul’ dapat didefinisikan sebagai pemaksaan menyentuh tanpa izin dan dengan tujuan melecehkan. Di Indonesia, sebagaimana diuraikan Johan Klassen (1984), kejahatan ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan kolonial hingga pasca Indonesia merdeka. Bedanya, dulu begal cabul ditemukan secara terlokalisir atau di tempat tertentu. Disebutkan dalam studi Klassen, misalnya tempat minum bir tentara Belanda yang kerap melakukan pelecehan terhadap pelayan perempuan bumiputera. Setelah merdeka, begal cabul masih terjadi sesekali di tempat sepi. Namun belakangan tipologi kejahatan begal cabul telah bergeser, misalnya fakta bahwa pelaku ‘begal payudara’ yang diamankan Polda Metro Jaya terakhir justru melakukan aksinya selama 20 menit di tempat umum, yakni di commuter line alias KRL.
 
Selain itu, kejahatan begal payudara cenderung terjadi secara massif di semua wilayah Indonesia dan dilakukan di tempat terbuka tanpa mengenal waktu. Sejatinya, kejahatan begal cabul ini sangat berbahaya karena secara random dapat menyerang setiap wanita di manapun dan dapat mengakibatkan trauma bahkan hingga depresi maupun gangguan psikis korban lainnya.
 
Sudah saatnya Pemerintah dan masyarakat menganggap kejahatan begal cabul sebagai kejahatan yang serius untuk diberantas untuk memberi perlindungan pada warga negara, khususnya kaum perempuan. Selain Pemerintah perlu memberi perhatian lebih dan melakukan penegakan hukum yang optimal, masyarakat juga perlu berpartisipasi untuk melawan aksi yang belakangan kian mengkhawatirkan ini.
 
Bukan iseng
Selama ini persepsi masyarakat tentang begal cabul adalah keisengan belaka. Bahkan banyak pelaku yang tertangkap mengakui perbuatannya dilakukan dengan motif jail saja. Celakanya, ancaman hukuman para begal cabul yang berlaku di KUHP pun terbilang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.
 
Hal ini dapat dipahami karena KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan kolonial Belanda, sebagaimana diketahui bahwa masa kolonial Belanda belum ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
 
Rendahnya hukuman begal cabul dalam KUHP yang berlaku saat ini, secara historis dapat dipahami bahwa pada masa kolonial penjajahan lantaran perilaku tersebut di masanya tidak digolongkan sebagai kejahatan yang serius. Dalam Anotasi KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan, begal cabul hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma susila. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur kriminologi yang ada, bahwa begal cabul dipandang perbuatan iseng belaka.
 
Persoalannya, zaman telah berubah. Semangat kesetaraan gender pun telah diakui. Bahkan di Belanda sendiri pun perbuatan cabul telah dipandang sebagai kejahatan yang serius.
 
Fakta perbuatan tercela ini masih dipandang sebatas perbuatan iseng di Indonesia tidak terlepas dari KUHP rasa kolonial sebagaimana didefinisikan Roscoe Pound (1976), law as a tool of social engineering, hukum merupakan alat rekayasa perilaku masyarakat.
 
Artinya, jika masyarakat maupun pelaku utamanya menganggap perbuatan begal cabul adalah hal iseng belaka maka sepenuhnya hal tersebut tidak keliru mengingat KUHP sebagai payung hukum juga tidak mendefinisikan sebagai kejahatan yang serius. Dalam hal ini, guna memberantas begal cabul yang makin meresahkan, Pemerintah bersama-sama seluruh lapisan masyarakat perlu mengubah paradigma terhadap aksi kejahatan tersebut sebagai sesuatu yang serius dan bukan sekadar perbuatan iseng yang melanggar norma kesusilaan belaka.
 
Solusi
Dalam konteks upaya memberantas begal cabul, setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan guna melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut.
 
Pertama, adanya upaya penyempurnaan peraturan perundangan terkait sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan begal cabul. Kedua, hadirnya semangat penegakan hukum yang konsisten untuk memberi efek jera pada para pelaku. Ketiga, kuatnya partisipasi masyarakat pada upaya preventif untuk menghindari kejahatan begal cabul itu sendiri.

Pemberantasan begal cabul perlu dikedepankan dalam upaya hukum yang bersifat progresif. Ini perlu dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.


Pada konteks penyempurnaan peraturan perundangan, dalam hal ini peraturan perundangan yang dihasilkan harus mampu mengakomodir pergeseran paradigma bahwa begal cabul bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman hukuman yang berat.
 
Aturan hukum harus mampu melihat perkembangan zaman. Tata hukum warisan kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tidak mampu lagi menghadirkan ketertiban di tengah masyarakat.
 
Penegakan hukum pada pelaku begal cabul, selama ini tidaklah menghasilkan efek jera. Mengacu pada data SIPP Mahkamah Agung (MA) antara tahun 2017–2019, pelaku begal cabul lebih dari 70% hanya diputus percobaan dan sisanya hanya mendapat hukuman penjara di bawah 1,5 tahun.
 
Hal ini belum termasuk data proses hukum yang tidak dilanjutkan karena telah ada perdamaian di tingkat kepolisian. Mengingat perbuatan begal cabul terkualifikasi delik aduan, biasanya korban berdamai dan mencabut laporannya dengan alasan psikologis yang tertekan.
 
Terakhir, Pemerintah maka masyarakat harus berpartisipasi pada upaya preventif untuk tidak memberi ruang pada pelaku begal cabul. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan membentuk kesadaran kolektif berupa upaya preventif untuk melindungi diri sendiri mengingat dalam perkembangannya kejahatan ini dapat terjadi pada situasi dan kondisi yang acak[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif