()

Momentum Emas Berantas Mafia Migas

24 November 2014 16:02
Marwan Mas,Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar
 

Setelah Presiden Joko Widodomenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, selain banyak kalangan yang mengkritik, banyak pula yang meminta pemerintah lebih serius memberantas mafia minyak dan gas bumi (migas). Momentum emas itu tidak boleh disia-siakan, sebab rakyat ingin negeri ini lepas dari belenggu permainan mafia tata kelola migas yang justru memengaruhi pula harga BBM.
 
Untuk maksud tersebut, pemerintah membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) yang dipimpin pakar ekonomi Faisal Basri. Institusi itu diberi tugas membongkar dan mengamputasi mafia migas, sebab dalam jangka waktu enam bulan, KRTKM harus sudah menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi kebobrokan praktik mafia migas. Banyak pengamat yang menduga maraknya aksi mafia migas disebabkan area gelap dalam pengelolaan migas begitu susah ditembus.
 
Korupsi migas Pembentukan tim menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik atas dampak penaikan harga BBM. Kita juga respek langkah pemerintah menunjuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007 Amien Sunaryadi menjadi Kepala SKK Migas. Amien ialah sosok yang dikenal bersih dan pejuang antikorupsi, yang tentu saja diharapkan melakukan gebrakan radikal untuk memperbaiki kesengkarutan di SKK Migas setelah mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik diproses di KPK. Kualitas korupsi di Kementerian ESDM menjadi urgen diselisik mengingat dua pejabat teras sudah diproses hukum. Masuknya orang baru di jajaran Kementerian ESDM begitu strategis untuk memperbaiki tata kelola migas. Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi harus menghidupkan sektor migas dari hulu hingga hilir dengan nilai perdagangan ratusan triliun rupiah. Ditunjuknya Faisal Basri untuk membongkar mafia migas setidaknya memberi garansi untuk menghentikan ulah para mafioso yang diduga menyebabkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat.
 
Membongkar korupsi mafia migas harus bersinergi dengan membuka akses bagi KPK untuk menelusuri fakta persidangan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Jakarta (25/4) yang mengungkap bahwa Pertamina menjadi sasaran pemalakan pejabat di Kementerian ESDM sebelumnya. Kita berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak tersandera oleh mafia migas, apalagi Presiden Jokowi bertekad akan menumpas segala mafia, baik mafia migas, perpajakan, maupun mafia pertanahan.
 
Di negeri ini, cengkeraman mafia begitu sulit disentuh lantaran diduga kuat melibatkan pengusaha kakap yang dekat dengan kekuasaan. Pilihan pejabat antikorupsi di sektor migas dapat menumbuhkan harapan baru, sebab publik berhak menagih konsistensi dan keseriusan pemerintah membongkar jejaring korupsi migas. Pemerintah jangan sekadar memberi harapan, sebab gebrakan nyata menjadi taruhan. Apalagi rakyat yang dikejutkan naiknya harga BBM bisa berbalik mendukung langkah pemerintah jika mafia migas diberangus sampai akar-akarnya.
 
Proses hukum yang dilakukan KPK harus didukung penuh, sebab keberhasilan KPK mengantar para mafioso ke ruang pengadilan juga ditentukan political will presiden.Kalau Presiden Jokowi berkomitmen memberantas korupsi, tidak akan ada satu pun halangan bagi KPK menjalankan misinya.Apa yang sudah dilakukan KPK harus terus ditingkatkan, tidak boleh berhenti hanya sampai menteri sebab jaringan mafia migas begitu kuat yang terus-menerus merecoki penghasilan negara dari sektor migas.
 
Jika yang dijanjikan tata ke lola migas yang bebas dari belenggu mafia, yang harus dipanen ialah tertanganinya dampak negatif kenaikan harga BBM. Mengganyang mafia tidak hanya berhenti setelah diadili di depan sidang pengadilan kemudian dijatuhi hukuman. Yang juga penting ialah menumbuhkan tata kelola migas yang berujung pada pencapaian sebesar-besar kemakmuran rakyat. KRTKM tak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Keberadaan Petral, suatu perusahaan yang diduga sebagai tempat bercokolnya mafia impor minyak, harus dijadikan pintu awal untuk membuka tabir mafia migas.
 
Harus bersinergi Keberhasilan KPK mengembangkan penyidikan dari gratifikasi sampai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, seperti dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terlepas dari kesungguhan memperbaiki tata kelola migas. Apalagi para tersangka yang diproses KPK memiliki benang merah satu dengan lainnya sehingga keluar kebijakan pengendalian dan pengelolaan bisnis migas.
 
Kehadiran KRTKM memiliki pijakan bersinergi dengan KPK untuk melakukan langkah konkret. Tidak mungkin para pebisnis migas mau memberi uang pelicin kepada p a ra t e r sangka t a n p a ada sasaran lebih besar yang diharapkan. Para mafioso dan kroni mereka yang boleh jadi juga dibantu oknum pegawai SKK Migas harus juga menjadi perhatian. Mereka begitu enak ongkang ongkang kaki menerima fee bertahun-tahun dari licinnya bisnis migas.
 
Jika aktivitas mereka bisa dihentikan atau minimal intensitasnya dikurangi, tentu itu berpengaruh positif terhadap penghasilan negara dari sektor migas, bahkan dapat menunjang pengurangan subsidi BBM.Beroperasinya mafia di sejumlah kementerian yang diduga dibentengi elite partai politik menyebabkan program kerja pemerintah selama ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih celaka lagi kalau hambatan justru datang dari intern yang memang sengaja diciptakan agar bisa mendapat uang pelicin dari pengusaha yang berjuang mendapatkan proyek atau mengurus izin usaha. Laksana rumput liar, para mafioso di berbagai kementerian selalu memiliki cara untuk survive.
 
Butuh kesatuan sikap semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk memerangi mafia anggaran. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah dari sektor migas ditengarai terjadi di setiap lapisan pemerintahan. Korupsi migas secara masif bukan hanya pada birokrasi pusat, melainkan juga gubernur, bupati, dan wali kota, hingga jajaran anggota legislatif provinsi dan kabupaten/ kota. Sepertinya negeri ini kena kutukan oleh perilaku oknum pejabat negara yang seenaknya meraih keuntungan sendiri dari hasil bumi.
 
Pada akhirnya pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan cuci piring oleh pesta yang dilakukan mafia dan kroni mereka. Pemerintah harus meng acu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa `Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Alih-alih dipakai untuk kemakmuran rakyat, itu justru dimakan sen diri yang mem buat angka kemiskin an rakyat setiap tahun meningkat.
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif