KASUS korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang luar biasa magnitudenya. Hambalang menjadi contoh kasus di mana proyek negara dijadikan bancakan banyak pihak. Di persidangan nama-nama besar tidak terhindarkan akhirnya terungkap juga.
Terakhir yang mengejutkan kita adalah munculnya nama mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Raharja yang dikaitkan dengan korupsi Hambalang. Ade disebut menerima aliran dana dari korupsi Hambalang agar pengungkapan kasus dibatasi sampai orang tertentu saja.
Nama Ade Raharja bukan sekali-dua kali dikaitkan dengan tindakan tercela. Jenderal polisi yang ditugaskan untuk membantu KPK itu pernah menjadi pemberitaan hangat ketika diketahui makan malam bersama tersangka korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.
Bagi seorang pejabat KPK melakukan pertemuan, apalagi makan malam dengan orang yang mempunyai kasus hukum, merupakan pelanggaran. Pejabat KPK untuk menjaga integritas dan independensinya memang dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak proses penegakan hukum.
Sekarang muncul keterangan di dalam persidangan kasus Hambalang ada pejabat KPK menerima aliran dana. Oleh karena ini adalah pengakuan di dalam persidangan, maka KPK tidak bisa membiarkan fakta itu berlalu begitu saja. Demi nama baik KPK, maka lembaga antirasuah itu harus mencari kebenarannya.
Jangan biarkan fakta persidangan itu menggerogoti nama baik KPK. Sebagai lembaga yang sangat diandalkan masyarakat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, KPK tidak boleh membiarkan dirinya tercela dan cacat.
Apalagi itu berkaitan dengan salah satu pejabat KPK. Itu tidak boleh dianggap enteng, tetapi harus benar-benar didalami. Bahkan KPK harus berani menghukum lebih keras terhadap aparatnya yang terlibat kasus korupsi.
Fakta ini sebenarnya bukan baru diketahui. Dalam kolom ini kita berulangkali sudah mengungkapkannya. Bahwa korupsi di Hambalang ini luar biasa dan pelakunya melibatkan banyak pihak. Mereka itu sekarang masih bebas berkeliaran untuk menikmati hasil korupsi.
Bahkan yang lebih menyedihkan, para pelaku korupsi Hambalang itu tidak juga jera. Mereka masih menjalankan praktik merugikan keuangan negara itu, karena anggaran Rp2,5 triliun untuk proyek Hambalang itu masih ada.
Memang anggaran yang sudah disetujui DPR itu tidak disalurkan lagi melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Khusus untuk pengadaan peralatan sport sciences, anggarannya dilewatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pelakunya tetap sama dengan mereka yang sebelumnya menangani kasus Hambalang.
Apa lalu arti semua itu? Artinya, pengungkapan kasus Hambalang selama ini tidak tuntas dan tidak memberikan efek jera. Akibatnya, orang tidak merasa kapok dan menganggap pengungkapan kasus korupsi ini tidak serius.
Apalagi ada pejabat KPK yang ternyata bisa diajak untuk kompromi. Mereka bukanlah penegak hukum yang penuh integritas. Ada tebang pilih yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
Anggapan ini tentunya harus bisa diluruskan oleh KPK. Bahwa tidak ada kompromi di dalam pemberantasan korupsi di tanah air. KPK akan mengejar para pelaku korupsi, termasuk ketika ada aparatnya yang ikut terlibat.
Inilah yang sangat kita nantikan dari KPK. Bahwa KPK benar-benar berada paling depan dalam pemberantasan korupsi. Termasuk untuk tidak memberi ampun kepada aparat-aparatnya, baik yang masih bertugas di bawah naungan KPK, maupun yang sudah berada di luar KPK.
KPK harus belajar dari pengalaman penegak hukum yang lebih dulu ada. Bagaimana mereka kehilangan rasa hormat dari masyarakat, karena membiarkan aparatnya terlibat dalam pelanggaran hukum. Pembentukan KPK dilakukan karena ada krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada.
Kalau KPK tidak mau bernasib sama dengan lembaga penegak hukum yang lain, maka KPK jangan melakukan kesalahan yang sama. KPK justru harus paling depan menghukum aparatnya yang merusak nama baik lembaga. Keberanian inilah yang sedang ditunggu masyarakat, karena kita tahu ada aparat KPK yang perilakunya sama saja dengan para koruptor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
