Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ()

Golkar dan Ambisi Kekuasaan

12 April 2014 23:41
DINAMIKA politik dalam negeri semakin menarik diamati. Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mulai bermanuver dengan mendatangi langsung pimpinan partai politik. Jokowi mengajak pimpinan partai politik yang dianggap satu haluan untuk sama-sama membangun Indonesia.
 
Dua pimpinan partai politik yang didatangi Jokowi adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan yang dilangsungkan suasana yang bersahabat menunjukkan kematangan berpolitik dari para elite politik.
 
Terhadap ajakan Jokowi untuk bersama-sama membentuk pemerintahan dan memajukan negeri, Surya Paloh menyatakan kesediaannya. PDI Perjuangan dan Partai Nasdem sepakat untuk bersama-sama melakukan tugas membangun Indonesia apabila mendapat kepercayaan untuk memimpin negeri.
 
Tawaran yang sama disampaikan Jokowi kepada Aburizal Bakrie. Hanya saja Aburizal Bakrie menolak membangun koalisi dengan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan. Aburizal Bakrie telanjur sudah menetapkan dirinya sebagai calon presiden, sehingga tidak akan mundur dari pemilihan presiden. Kita tentu harus menghargai sikap yang diambil Aburizal Bakrie. Sebagai seorang politikus ia harus menjaga prinsip yang ia pegang. Sekecil apa pun peluang yang dimiliki, ia ingin mencoba maju dalam pemilihan presiden.
 
Hanya saja di samping kepentingan pribadi dan juga partai, ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, di mana hasil pemilihan legislatif tidak menghasilkan pemenang yang signifikan.
 
Dengan hasil pemilu yang rata-rata, maka dikhawatirkan tidak akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Dukungan parlemen yang dibutuhkan bagi terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif memerlukan koalisi partai dalam jumlah yang banyak.
 
Kalau hal ini sampai terjadi, maka politik dagang sapi tidak bisa terhindarkan. Padahal pengalaman 16 tahun reformasi, ketika terjadi bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik, maka kepentingan rakyat yang terkorbankan. Kepentingan politik merasuk hingga ke dalam kementerian dan akibatnya birokrasi pun dipengaruhi kepentingan politik.
 
Ketika birokrasi terganggu oleh kepentingan politik, maka kementerian berubah menjadi mesin uang partai politik. Kita lihat berapa banyak pejabat kementerian dan bahkan menteri yang terjerat kasus korupsi. Terbukti bahwa korupsi itu terkait dengan kepentingan partai politik.
 
Kita sebenarnya berharap agar kekacauan itu bisa diakhiri. Pemilu 2014 kita harapkan sebagai momen terciptanya konsolidasi demokrasi yang bisa menyejahterakan rakyat. Partai politik tidak hanya berebut kekuasaan saja, tetapi lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
 
Salah satu yang bisa memecah kebuntuan itu adalah apabila PDI Perjuangan mau membangun koalisi dengan Golkar. Gabungan dua partai yang diperkirakan berada pada peringkat teratas Pemilu 2014 akan mempermudah terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang kuat dan efektif.
 
Kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan yang kuat dan efektif membutuhkan dukungan parlemen yang menguasai 50 persen plus 1 kursi legislatif. Artinya, presiden yang terpilih nanti harus mendapat dukungan minimal 281 kursi DPR.
 
Apabila PDI Perjuangan dan Golkar sepakat untuk berjalan bersama, maka tinggal dibutuhkan antara dua atau tiga partai saja untuk membentuk pemerintahan. Dengan Partai Nasdem yang sudah menyatakan bersedia berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka langkah untuk membentuk parlemen yang kuat tinggal selangkah lagi.
 
Namun memang tidak mudah untuk mengharapkan munculnya kesadaran bagi pengorbanan bagi bangsa dan negara. Ambisi kekuasaan membuat orang bisa gelap mata. Sikap rasional bisa kalah dari sikap emosional.
 
Padahal kalau pendekatan rasional yang didahulukan, maka Golkar seharusnya mengakui bahwa PDI Perjuangan lebih berpeluang memenangi pemilihan presiden. Apalagi hasil perolehan suara pada Pemilu 2014, suara Golkar praktis tidak berubah dibandingkan perolehan lima tahun yang lalu.
 
Kita mengenal peribahasa "if we can not beat them, joint them", "kalau tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah". Akan lebih elegan bagi Golkar berhitung sejak awal, daripada bergabung setelah kalah. Ini akan semakin memperburuk citra Golkar sebagai partai yang oportunistis.
 
Sikap Golkar untuk bergabung dengan PDI Perjuangan bukanlah sebuah sikap menyerah. Tetapi itulah sumbangsih besar yang bisa dikontribusikan Golkar bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Golkar pun tetap bisa berjaga tegak, karena mereka pasti akan mendapatkan posisi yang layak di dalam pemerintahan, yakni posisi calon wakil presiden.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif