GUBERNUR Banten Ratu Atut Chosiyah dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Atas kesalahannya itu, Ratu Atut dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta atau subsider lima bulan hukuman penjara.
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi jauh lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai bahwa sebagai pejabat negara, Ratu Atut tidak mendukung program pemberantasan korupsi, tetapi malah membuat korupsi sampai ke lembaga penegak hukum. Untuk itu Jaksa menuntut hukuman penjara 10 tahun.
Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa. Bahkan Hakim Alexander Marwata menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan mengatakan bahwa Ratu Atut seharusnya dibebaskan dari tuntutan.
Kasus Ratu Atut mengungkap skandal besar dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Ternyata sudah menjadi kebiasaan ada transaksi di antara para calon yang tidak menerima hasil pemilihan umum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memperjualbelikan kasus untuk memperkaya diri sendiri. Caranya bisa meminta imbalan kepada calon kepala daerah yang ingin dipastikan kemenangannya atau memberi kesempatan kepada calon kepala daerah yang kalah agar bisa dilakukan pemilihan kepala daerah ulang.
Akil Mochtar sendiri sudah divonis hukuman penjara seumur hidup karena dinilai telah merusak sistem demokrasi di Indonesia. Atas tindakannya memperjualbelikan keputusan, Akil Mochtar hidup kaya raya.
Ratu Atut merupakan pihak yang melancarkan praktik korupsi di Mahkamah Konstitusi itu. Penyuapan yang dilakukan terhadap Akil Mochtar dimaksudkan untuk dilakukannya pemilihan ulang, karena calon Partai Golkar Iti Jayabaya dan Ade Sumarni kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Ratu Atut memang menduduki jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Golkar Banten. Sebagai Ketua DPD Golkar, Ratu Atut berkepentingan agar kepala daerah tingkat dua di Provinsi Banten ditempati oleh kader-kader Golkar.
Tidak ada yang keliru dengan langkah politik yang diingini Ratu Atut. Hanya saja menjadi persoalan ketika langkah itu ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Politik uang bukanlah cara yang benar untuk mendapatkan kekuasaan.
Praktik korupsi semakin marak terjadi ketika politik uang dibiarkan merebak. Para pemegang kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi karena merasa bahwa ia sudah melakukan investasi untuk mendapatkan kekuasaan itu.
Padahal dalam sistem demokrasi, pilihan untuk menduduki jabatan politik merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Kekuasaan bukan sebuah investasi yang harus dikembalikan dan bahkan memberikan keuntungan.
Sungguh bahaya kalau kekuasaan dianggap sebagai politik transaksional. Kekuasaan akan ditempati oleh orang-orang yang punya uang dan ingin menggandakan uangnya. Bukan mereka yang mau mengabdi bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Kita sungguh harus mau belajar politik kepada Bapak Bangsa kita. Mereka menjadi politisi dan pejabat negara benar-benar tanpa pamrih. Bahkan mereka bersedia mengorbankan apa pun yang mereka miliki demi kejayaan negeri ini.
Contoh paling nyata adalah Proklamator Mohammad Hatta. Kalau sekadar hanya ingin hidup berkecukupan, maka ia lebih baik memilih tinggal di Belanda setelah menyelesaikan sekolah ekonominya.
Namun Bung Hatta memilih kembali ke Indonesia dan bersama Bung Karno berjuang bersama-sama memerdekakan Indonesia. Ketika kemudian mereka menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, tidak ada keinginan untuk memperkaya diri. Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta hidup dalam kebersahajaannya.
Pertanyaannya, apakah pemimpin Indonesia sekarang masih menjalankan sikap hidup seperti itu? Bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Kita justru melihat sekarang ini kekuasaan dianggap hak istimewa, power is privilege.
Kepada mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, kita seharusnya tidak boleh berkompromi. Mereka bukan hanya memcederai tanggung jawab konstitusi yang seharusnya diemban seorang pejabat negara, tetapi juga merusak pembangunan demokrasi di negeri ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
