MI/Panca Syurkani
MI/Panca Syurkani ()

Heboh Soal Tim Transisi

08 September 2014 20:50
ADALAH Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melontarkan ide perlu adanya transisi pemerintahan agar pembangunan bisa berjalan berkelanjutan. Secara khusus ia bahkan mengundang Presiden Terpilih Joko Widodo untuk bertemu empat mata di Nusa Dua, Bali.
 
Akan tetapi kita melihat Presiden juga yang kemudian merasa terganggu oleh proses transisi. Dalam Sidang Kabinet Presiden menegaskan bahwa tidak ada yang namanya pemerintahan bersama. Hingga tanggal 20 Oktober 2014 dialah yang bertanggung jawab tunggal terhadap jalannya pemerintahan.
 
Persoalan ini semakin melebar ketika Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran. Ia memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk tidak menanggapi Tim Transisi Jokowi dan mengharuskan Tim Transisi untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan para Menteri Koordinator.
 
Pihak Tim Transisi Jokowi merasa bingung dengan reaksi Peemerintahan Yudhoyono. Pasalnya, organisasi Tim Transisi sudah jelas hanya diisi oleh seorang ketua yaitu Rini Mariani Soemarno dan lima orang deputi. Tugas mereka bukanlah ikut mengambil keputusan, tetapi hanya meminta informasi mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintahan mendatang agar ada kesinambungan pembangunan. Oleh karena organisasinya jelas dan nama-namanya pun jelas, maka siapa pun di luar mereka seharusnya tidak harus ditanggapi. Pemerintah tidak perlu sampai kebakaran jenggot. Kalau pun merasa terganggu, tinggal hubungi saja Tim Transisi agar mereka membereskan orang-orang yang mengaku menjadi bagian Tim Transisi.
 
Ini bukanlah persoalan politik yang terlalu rumit. Ini adalah sesuatu yang biasa saja dan merupakan ekses dari keterbukaan. Oleh karena kita baru mengenal tradisi dari adanya transisi, maka wajar apabila ada yang mencoba menjadi pahlawan.
 
Sejak Menko Polhukam Djoko Suyanto ditugaskan untuk menemui Jokowi, seharusnya komunikasi di antara pemerintah dan Tim Transisi bisa berlangsung lebih baik. Tidak perlu ada politisasi yang berlebihan karena tujuan dari transisi adalah mengomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintahan mendatang.
 
Di sinilah kita melihat repotnya berkomunikasi di negeri ini. Terlalu banyak prosedur yang dibuat. Akibatnya yang muncul bukanlah sebuah ketulusan untuk memperlancar estafet tongkat kepemimpinan nasional.
 
Setelah Pertemuan Nusa Dua seharusnya hubungan langsung antara pejabat pemerintahan sekarang dengan Tim Transisi berjalan tanpa hambatan. Para menteri seharusnya bisa menghubungi langsung Tim Transisi apabila ada hal-hal yang dianggap kurang pas.
 
Sekali lagi karena ini adalah tradisi yang baru, koreksi saja hal-hal yang dianggap kurang tepat. Tidak perlu menjadi heboh seakan-akan ada intervensi, karena Tim Transisi tidak memiliki kewenangan eksekutif.
 
Kalau pun ada kewenangan eksekutif, itu ada pada Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun kewenangan eksekutif itu pun baru bisa mereka dapatkan setelah pengambil sumpah jabatan pada tanggal 20 Oktober nanti. Sekarang walaupun disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, mereka tidak memiliki kewenangan eksekutif apa pun.
 
Oleh karena itu pemerintah sekarang tidak perlu kemudian merasa dikecilkan posisinya. Hingga tanggal 20 Oktober mendatang, Presiden Yudhoyono memiliki kewenangan eksekutif yang sah dan kuat. Presiden Yudhoyono bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara.
 
Presiden Yudhoyono jangan juga mengecilkan diri. Ia harus tetap percaya diri dan tidak boleh terganggu dengan ingar bingar pekerjaan transisi. Ia adalah pemimpin yang sah di negeri ini.
 
Apalagi ide transisi pemerintahan ini merupakan inisiatif yang datang dari Presiden Yudhoyono sendiri. Ketika Presiden merasa terganggu, maka kemudian orang akan berpikir, untuk apa lalu harus ada transisi kekuasaan. Kalau itu yang muncul, maka ide yang baik ini tidak pernah akan menjadi sebuah tradisi di negeri ini.
 
Kita membutuhkan kedewasaan dalam membangun demokrasi di negeri ini. Termasuk juga membutuhkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Kalau para pemimpin tidak bisa memberikan contoh berkomunikasi yang baik, lalu dari mana rakyat ini akan belajar?
 
Kita tidak melihat hal-hal yang janggal ketika Tim Transisi menemui Wakil Presiden Boediono. Kita pun melihat baik-baik saja ketika Tim Transisi bertemu para menteri di jajaran Kantor Menko Polhukam. Dari Wapres Boediono dan jajaran menteri Polhukam, Tim Transisi banyak menerima masukan. Lalu mengapa kita harus heboh hanya karena satu-dua orang yang tidak jelas identitasnya dan kemudian merusak proses transisi yang sedang dibangun?
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif