Najwa Shihab, Jokowi, JK, Dahlan Iskan/MI/Atet Dwi Pramadia
Najwa Shihab, Jokowi, JK, Dahlan Iskan/MI/Atet Dwi Pramadia ()

Capres Tiga Besar

10 April 2014 19:07
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mempunyai prinsip yang jelas. Sejak awal ia menolak untuk mengajukan nama calon presiden dari partainya. Dalam pandangannya, partai politik yang tidak masuk tiga besar perolehan suara terbanyak berarti tidak mendapat dukungan cukup dari rakyat untuk maju dalam pemilihan presiden, sehingga tidak pantas untuk memaksakan mengajukan calon.
 
Prinsip yang diyakini Surya Paloh ini menarik. Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi menyebutnya sebagai salah satu dosa sosial, ketika kita menjalankan politik tanpa prinsip. Berpolitik itu harus disertai prinsip yang jelas.
 
Tentu kita tidak menafikan pandangan lain yang mengatakan bahwa politics is the art of the possible. Namun "possible" yang dimaksud tentunya tetap harus mengindahkan fatsoen politik, tata krama politik. Tidak bisa politik dijalankan sebebasnya tanpa prinsip.
 
Atas dasar itu sepantasnya kita menghormati tiga partai politik yang menurut perhitungan cepat berada di tiga besar. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra yang pantas membangun koalisi atau kerja sama untuk mengusung calonnya sebagai presiden. Kalau prinsip ini kita bisa sepakati, maka kita membangun tradisi politik yang baru. Bahwa yang pertama-tama bisa mengajukan calon presiden adalah mereka yang dinilai mendapat dukungan cukup dari rakyat.
 
Memang lima tahun yang akan datang, sistem pemilihan presiden yang akan kita jalankan berbeda. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden mulai tahun 2019 akan dilakukan serentak.
 
Meski aturannya berubah, tetapi prinsip kepantasannya harus diperhatikan. Kapasitas, elektabilitas, dan karakter dari seseorang merupakan faktor yang harus dipertimbangkan siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden. Tidak bisa semua orang bisa semaunya mengajukan diri sebagai calon presiden.
 
Untuk mengukur semua itu, maka lima tahun mendatang semua partai politik pasti akan menggelar konvensi untuk mencari calon presidennya. Mereka pasti ingin mengukur tingkat keberhasilan dari calon-calonnya, apakah bisa diterima atau tidak oleh rakyat.
 
Kita boleh dikatakan belum mempunyai tradisi pemilihan pemimpin yang benar. Ada yang mengatakan, kalau tahun 1999 kita tidak terlalu melakukan politicking, maka sebenarnya kita memiliki kesempatan membangun tradisi memilih pemimpin yang benar. Sayang PDI Perjuangan yang memiliki dukungan 33 persen suara rakyat diganjal oleh partai-partai politik yang lain dan akhirnya memilih KH Abdurrahman Wahid yang dukungan parlemennya sangat minimal.
 
Akibatnya, Gus Dur dijatuhkan oleh partai politik yang mendukungnya di tengah jalan. Kejadian itu membuat arah pembangunan sistem demokrasi tidak jelas dan orientasi kepada kekuasaan jauh lebih tinggi daripada orientasi kepada tanggung jawab memakmurkan rakyat.
 
Kita tentu tidak boleh menyesali kecelakaan sejarah yang sudah terjadi. Sekarang ini tinggal bagaimana kita secara bersama-sama membangun sebuah sistem yang lebih baik dan berorientasi untuk mengabdi kepada rakyat serta menyejahterakan kehidupan masyarakat.
 
Siapa lalu capres yang pantas diajukan tiga besar pemenang Pemilu 2014? PDI Perjuangan sudah menetapkan Joko Widodo sebagai calonnya. Meski penetapannya tidak mempengaruhi secara signifikan peroleh suara PDI Perjuangan, namun Jokowi tetap berpeluang untuk memenangi pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.
 
Apalagi jika PDI Perjuangan bisa memilih pendamping yang tepat bagi Jokowi. Belajar dari pemilihan legislatif, Jokowi membutuhkan dukungan tokoh dari luar Jawa, memiliki kedekatan dengan Islam, dan piawai memainkan manuver politik.
 
Siapa orang itu? Pilihan terbaik bagi PDI Perjuangan adalah Jusuf Kalla. Ia mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kuat akarnya di luar Jawa baik Indonesia Timur maupun Sumatera. Ia adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang hubungan dengan Islamnya kuat. Ia juga seorang pengusaha yang berhasil, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dan memiliki koneksi luar negeri yang kuat.
 
Kematangannya sebagai mantan Wakil Presiden membuat Jusuf Kalla bisa menjadi pelengkap bagi Jokowi. Itu sudah dibuktikan Jusuf Kalla yang mengerjakan semua pekerjaan rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kepemimpinannya yang pertama.
 
Bagaimana dengan Partai Golkar? Ketua Umum Aburizal Bakrie pantas mempertimbangkan kembali pencalonannya. Dengan perolehan suara yang sama dengan Pemilu 2009, Aburizal Bakrie gagal untuk memperbaiki Golkar dan gagal mendapat dukungan cukup dari rakyat.
 
Apa boleh buat demi kejayaan Partai Golkar, Aburizal Bakrie harus mau berkorban. Calon baru Partai Golkar akan bisa membawa warna yang lain, apalagi ketika mampu membangun koalisi dengan partai papan tengah yang kuat.
 
Calon Partai Gerindra Prabowo Subianto mempunyai tempat di hati pemilih pemula. Apalagi ketika mereka bosan dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Apabila didukung oleh administrator yang kuat, Prabowo bisa menjadi kuda hitam dalam pemilihan presiden nanti.
 
Dengan tiga calon yang ada pertarungan 9 Juli nanti akan menarik. Apalagi sebenarnya para calon presiden yang ada "among equal". Partai politik pendukungnya pun boleh dikatakan rata-rata semua, sehingga membutuhkan kerja sama atau koalisi untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase pemilu 2014

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif