Atas dasar itu ia berpendapat bahwa subsidi BBM harus dikurangi. Caranya subsidi BBM untuk kendaraan pribadi sebaiknya dihapuskan. Hanya kendaraan umum dan sepeda motor sajalah yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Sebagai bagian dari pemerintah, tugas itulah yang seharusnya dijalankan Menko Perekonomian. Itulah bagian dari tanggung jawab eksekutif. Chairul Tanjung pun sadar bahwa seharusnya ia tidak hanya sekadar berpendapat, tetapi juga melaksanakannya.
Hanya saja pemerintahan sekarang ini hanya tinggal memiliki waktu tersisa sekitar 2,5 bulan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti tidak mau mengambil risiko, di sisa waktu pemerintah mengambil keputusan yang tidak populis. Sepertinya waktu 2,5 bulan itu tinggal sebentar. Namun bagi urusan anggaran, itu waktu yang terasa panjang. Apabila satu hari kita harus mengimpor sekitar 800 ribu barel minyak artinya selama 2,5 bulan negara harus mengeluarkan devisa untuk impor minyak sebanyak 60 juta barel.
Jalan terbaik untuk menyelamatkan anggaran negara adalah kerja sama antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan yang akan datang. Usulan Chairul Tanjung, pemerintahan sekarang menaikkan sebagian harga BBM bersubsidi, pemerintahan yang akan datang menaikkan sisanya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebenarnya sudah membuat dua skenario untuk menangani subsidi BBM. Opsi pertama adalah menghapuskan sekaligus subsidi BBM dan menggantikannya dengan subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin. Opsi kedua adalah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, misalnya Rp 500 per bulan, sampai kemudian tercapai harga keekonomian.
Sebenarnya sudah banyak kajian tentang penanganan BBM bersubsidi agar tidak membebani anggaran. Hanya saja tidak pernah ada keberanian untuk mengambil keputusan, sehingga persoalannya tidak pernah beranjak ke mana-mana.
Kita tahu bahwa isu BBM bersubsidi sangatlah sensitif. Urusannya tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah politik dan sosial. Setiap kali ada kebijakan berkaitan dengan BBM bersubsidi, selalu ada gejolak politik dan sosial yang terjadi.
Hanya saja kita juga harus menyadari bahwa persoalan yang sama akan kita hadapi apabila tidak ada penanganan terhadap membengkaknya subsidi BBM. Tidak sehatnya APBN akan menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap perekonomian kita. Ketika itu terjadi maka masyarakat akan terkena imbasnya yakni dengan melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya angka inflasi, dan naiknya tingkat suku bunga kredit.
Untuk itulah maka keputusan harus diambil. Meski pahit tetapi demi kelangsungan kehidupan berbangsa yang lebih besar, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tidak populer itu.
Yang tinggal dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan kelompok masyarakat yang berada di bawah. Apabila sekarang ini ada sekitar Rp 400 triliun anggaran negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebagian diubah saja menjadi subsidi langsung kepada kelompok masyarakat bawah. Sisanya dipakai untuk anggaran pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak.
Penghapusan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab menggunakan energi. Masyarakat pasti tidak akan mudah bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka hanya akan menggunakannya untuk sesuatu yang memang benar-benar penting.
Sekarang ini ketika harga BBM murah, maka orang cenderung untuk bersikap manja. Ke mana-mana selalu menggunakan kendaraan pribadi, karena merasa beban pengeluaran untuk BBM sebagian besar ditanggung oleh negara.
Penghapusan subsidi BBM baik pula untuk menghentikan kejahatan korporasi. Sekarang ini sebagian BBM bersubsidi itu disalahgunakan. Ada pihak-pihak yang mengail di air keruh yang memutar sebagian BBM bersubsidi untuk diselundupkan ke luar negeri dan kemudian dimasukkan kembali sebagai impor BBM.
Isu mafia migas ini sudah sejak lama sebenarnya disinyalir. Tetapi kita cenderung menutup mata dan telinga seakan-akan semua itu tidak ada. Padahal itulah permainan yang juga merugikan keuangan negara ini.
Kita harus menghentikan semua ketidakbenaran yang terjadi ini. Kuncinya tinggal terletak kepada keberanian untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini atau tidak. Bukan lagi hanya sekadar urusan perpolitikan apalagi pencitraan.
