KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi di Surabaya. Megawati menyelesaikan perselisihan antara Wali Kota Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana agar masyarakat Surabaya tidak menjadi korban perselisihan.
Kisruh yang terjadi di Surabaya berawal dari kekesalan Risma yang merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan wakil wali kota. Sebagai orang yang akan menjadi pasangannya dalam membangun Surabaya, Risma berharap agar ia dilibatkan untuk mencari pengganti Wakil Wali Kota Bambang Dwi Hartono yang mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur.
Persoalan berkembang ke mana-mana, karena Risma mengadukan nasibnya ke banyak pihak. Termasuk kepada Wakil Ketua Dewana Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Salah satu solusi yang diambil Priyo adalah kisruh di Surabaya harus diambilalih oleh Komisi II DPR.
Namun, Komisi II DPR sepertinya enggan untuk menangani persoalan ini. Akibatnya, meski berbagai pihak mulai Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah diundang hadir ke Komisi II, namun rapat komisi hanya berjalan beberapa menit untuk dikemudian ditutup Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa.
Karuan saja kisruh di Surabaya bukannya semakin mereda, tetapi semakin menjadi-jadi. Hari Kamis lalu semakin gencar isu tentang putusan Risma untuk mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.
Dalam ketidakpastian seperti itu, sepantasnya apabila pimpinan PDI Perjuangan turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Keributan yang terjadi di Surabaya sangat tidak baik bagi kelangsungan pemerintahan kota dan kepentingan masyarakat Surabaya.
Mengapa pimpinan PDI Perjuangan harus turun tangan menyelesaikan persoalan? Karena kisruh ini sebenarnya merupakan persoalan internal partai. Dua pimpinan daerah yang berseteru adalah kader dari PDI Perjuangan.
Persoalan ini sebenarnya bisa cepat diselesaikan apabila pimpinan PDI Perjuangan sejak awal terlibat dan memanggil pihak-pihak yang berseteru. Akar persoalannya hanya terletak pada ketersinggungan wali kota yang merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan wakil wali kota.
Ketika salah paham dibiarkan berlarut, maka permasalahan berkembang ke mana-mana. Apalagi Risma selama ini merasa sedang mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkeinginan untuk membangun jalan tol di tengah Kota Surabaya.
Seperti cirinya politik, maka berbagai kepentingan pun kemudian masuk. Apalagi Risma dianggap sebagai kepala daerah yang berhasil, sehingga dilirik banyak partai untuk mendongkrak popularitas mereka di Pemilihan Umum 2014.
Salah satu kelemahan sistem demokrasi kita adalah kedewasaan berpolitik. Di tengah buruknya komunikasi dan koordinasi, maka semua itu mudah berimplikasi kepada kekisruhan.
Persoalan perbedaan di tubuh partai politik sebenarnya sesuatu yang normal-normal saja. Tidak ada partai politik yang suaranya selalu seragam. Pada setiap partai politik pasti akan ada faksi-faksi.
Faksi-faksi di dalam partai politik merupakan sesuatu yang justru menghidupkan partai politik. Yang terpenting perbedaan harus terkelola dengan baik agar perjuangan partai politik bermuara pada perbaikan kehidupan seluruh rakyat.
Kalau perbedaan hanya menimbulkan kekisruhan, maka yang terkorbankan bukan hanya partai politik. Yang lebih akan terkorbankannya adalah masyarakat, karena kepentingan mereka menjadi tidak terperhatikan.
Almarhum Gus Dur selalu menganalogikan politik seperti seutas tambang. Ketika seutas tambang digoyangkan, maka gelombang pada pangkal bisa jadi hanya kecil saja, tetapi kemudian gelombang itu akan semakin membesar pada bagian ekornya.
Untuk itulah Gus Dur selalu mewanti-wanti para pemimpin dalam memainkan politik. Jangan sampai permainan di tingkat elite merugikan rakyat di bawah. Semua harus dengan kesadaran bahwa politik adalah "the art of the possible". Semua harus bermuara kepada kebaikan bagi seluruh rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
