Mulai dari Sabang sampai Merauke kegembiraan itu tercermin dari wajah seluruh warga bangsa. Dengan kemampuan yang ada pada mereka, rakyat menggelar sebuah pesta yang kemudian dinikmati bersama oleh seluruh warga bangsa.
Tidak lagi ada tersisa perbedaan yang sebulan sebelumnya tercipta karena adanya persaingan dalam perebutan kursi kepresidenan. Semua orang sudah melupakan apa yang terjadi kemarin. Kini mereka mencoba melihat ke depan. Bagaimana bangsa ini secara bersama-sama menjawab tantangan yang mengadang.
Inilah yang seharusnya juga membangkitkan kesadaran para elite bangsa. Mereka tidak boleh terus berkutat dalam perbedaan. Apalagi terus mengobarkan rasa permusuhan. Para elite seharusnya justru bisa lebih dewasa dari rakyat. Apalagi mereka umumnya lebih terdidik. Sebagai orang yang terdidik, mereka seharusnya bisa lebih mampu mengelola perbedaan dan juga pertentangan.
Sungguh ironis apabila rakyat sudah melupakan perbedaan, para elite masih berkutat pada ambisinya. Seakan-akan pemilihan umum belum berakhir dan bahkan menuntut agar pesta demokrasi yang kemarin itu diulang lagi.
Padahal bagi rakyat, hak politik sudah mereka pergunakan dan juga telah mereka jalankan. Pilihan sudah mereka jatuhkan. Sebagian memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sebagian lagi memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketika Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla yang lebih banyak mendapatkan dukungan suara rakyat, maka masyarakat pun menerima sebagai sebuah kenyataan. Mereka semua kini bersiap untuk menerima hadirnya pemimpin baru.
Kita sekali lagi tidak menutup pintu ketika salah satu pihak yang merasa dicurangi dalam pemilu lalu, menuntut keadilan. Mereka yang merasa dirugikan memiliki hak politik untuk mengadukan kecurangan yang terjadi ke Mahkamah Konstitusi.
Namun pengaduan itu harus didasarkan oleh fakta-fakta yang memang nyata. Bukan pokrol bambu untuk memaksakan kehendaknya. Apalagi kemudian menempatkan semua yang berbeda dengan mereka, dianggap sebagai kelompok yang berbeda dan keliru.
Padahal dalam filsafat dan teori hukum ada empat jenis kebenaran itu. Bisa kebenaran metafisis yang bersumber dari hukum alam atau agama. Ada kebenaran etis yang bersumber dari kebudayaan. Ada kebenaran logis yang berasal dari hasil olah pikir manusia. Dan ada kebenaran empiris yang berasal dari realita.
Seringkali kita melihat para ahli hukum kita tidak berpijak kepada keempat hal itu. Akibatnya, yang dimunculkan adalah pembenaran-pembenaran untuk memperkuat apa yang diinginkan saja. Padahal kebenarannya sendiri kadang tidak seperti itu.
Contoh pandangan yang disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pada saat menjadi saksi ahli kubu Prabowo-Hatta. Dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi jangan hanya sekadar menjadi mahkamah kalkulator, tetapi harus berani seperti Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membatalkan hasil pemilu.
Padahal Mahkamah Konstitusi Thailand tidak pernah membatalkan hasil pemilu di negeri. Para hakim konstitusi di Thailand pun pasti mempertimbangkan hak politik yang sudah dipergunakan seluruh warga untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya.
Bahwa ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan proses demokrasi, itu bisa terjadi di mana-mana. Amerika Serikat yang menjadi "champions" demokrasi pun tidak pernah sempurna menjalankannya. Kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan, karena "we are no angel".
Ketidaksempurnaan itu tidak harus lalu menihilkan semua proses yang telah dilakukan. Apalagi sampai disimpulkan bahwa satu saja warga yang dirugikan dalam pemilu, maka tidak sahlah seluruh proses pelaksanaan pemilu.
Kita lihat saja apakah perayaan Hari Kemerdekaan yang kita saksikan sebagai pesta rakyat, mampu menyadarkan para elite. Bahwa persaingan untuk memperebutkan kursi kepresidenan bukan dimaksudkan untuk membuat kita tercerai-berai, tetapi justru semakin memperkuat persatuan Indonesia.
Sebab, kita harus ingat bahwa pemimpin akan datang silih berganti. Namun yang namanya rakyat dan negeri ini tidak pernah akan ke mana-mana. Kita semua adalah Bangsa Indonesia yang bersepakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
