Nusron dipecat oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie karena dianggap menentang kebijakan partai. Nusron bersama dua rekannya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah memilih mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden, sementara Golkar memutuskan mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Kita sengaja mengangkat kasus Nusron, karena ada yang janggal dan tidak sejalan dengan upaya penguatan demokrasi. Di mana kejanggalannya? Janggal karena esensi dari demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.
Golkar sendiri dalam Pemilihan Legislatif lalu membawa tema besar "Suara Rakyat, Suara Golkar". Artinya mereka ingin menghormati suara rakyat dan dengan itulah mereka ingin mendapat kepercayaan untuk memperoleh kekuasaan. Untuk itu seluruh kader Golkar ditugaskan untuk merebut sebanyak mungkin suara rakyat. Hasilnya, Nusron mendapatkan lebih dari 240 ribu suara dan suara itu melewati batas suara untuk memperoleh satu kursi DPR.
Tidak banyak calon anggota legislatif yang memperoleh suara di atas bilangan pembagi pemilih. Kebanyakan mereka memperoleh suara di bawah bilangan pembagi pemilih, sehingga partai ikut menentukan siapa yang berhak untuk lolos ke Senayan.
Aneh kalau rakyat di Jawa Tengah yang sudah memilih Nusron sebagai wakil mereka, kemudian dihilangkan begitu saja suaranya. Benar bahwa Nusron maju ke pemilihan legislatif sebagai calon Golkar, tetapi rakyat kemudian memilih langsung nama Nusron sebagai wakil mereka, bukan partai.
Kalau sekarang Golkar ingin menganulir kursi yang sudah diperoleh Nusron, sepantasnya Golkar bertanya dulu kepada konstituen yang telah memilih Nusron. Apakah mereka mengizinkan suara mereka dialihkan kepada orang yang tidak mereka pilih.
Ini penting karena kita harus menghormati suara rakyat. Kita tidak lagi sedang hidup di masa lalu, di mana rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih wakilnya. Demokrasi kita mengarah kepada pemilihan calon, bukan lagi memilih partai dan menyerahkan kepada partai untuk menempatkan siapa anggotanya yang kemudian duduk di dalam parlemen.
Ketika Golkar dengan sewenang-wenang menihilkan arti suara rakyat, maka sebenarnya Golkar tidak menghargai suara rakyat. Kalau kita tidak menghargai suara rakyat lalu untuk apa kita membangun demokrasi. Apa pula arti kampanye Golkar yang mengatakan "Suara Rakyat, Suara Golkar".
Apa yang dilakukan Golkar tidak sejalan pula dengan perjuangan mereka untuk melawan kecurangan. Mereka mendukung langkah pasangan Prabowo-Hatta yang merasa suara rakyat telah diselewengkan, sehingga pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang seharusnya kalah menjadi pemenang.
Kalau Golkar memang mau melawan kecurangan, maka mereka tidak boleh melakukan kecurangan. Kalau mereka lalu bertindak curang, lalu apa artinya mereka mendengungkan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum yang bersih.
Sering kita katakan, kalau kita ingin menegakkan kebenaran, maka kita harus memulai dengan bertindak benar. Kalau kita tidak bisa berbuat benar dan mencontohkan bagaimana bersikap yang benar itu, maka kita tidak akan pernah membuat negara ini menjadi benar.
Begitu mudah kita untuk mengatakan bahwa orang lain tidak benar, padahal kita tidak mampu menerapkan bagaimana prinsip kebenaran itu harus dijalankan. Kita justru terbiasa mempraktikkan kecurangan. Seharusnya kita yang pertama menunjukkan hal benar itu agar bisa mendidik bangsa ini untuk bertindak benar.
Sekarang Nusron bersama dua rekannya membawa kasusnya ke meja hijau. Kita tidak hendak mencampuri persoalan hukum. Yang kita ingin angkat lebih kepada persoalan bagaimana demokrasi itu kemudian hendak kita bangun ke depan.
Hanya dengan kesungguhan kita dalam menerapkan prinsip demokrasi yang benar, kita akan bisa membangun demokrasi di negeri itu. Dengan demokrasi yang baik itulah kita kemudian bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sejahtera.
