Cukup sudah waktu sembilan hari untuk bertemu dengan keluarga. Sekarang kita harus menyingsingkan lengan baju untuk kembali bekerja guna meraih kehidupan bersama yang lebih menyejahterakan.
Kita tidak boleh berlama-lama berlibur karena pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan sangatlah banyak. Dari sisi ekonomi kita mendapat informasi bahwa pertumbuhan belanja masyarakat pada Semester I 2014 menunjukkan perlambatan. Padahal belanja masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi kita.
Perlambatan pertumbuhan belanja masyarakat pasti akan mengimbas kepada sektor riil. Otomatis akan terjadi perlambatan pada kegiatan ekonomi. Ini tentunya berpengaruh kepada mereka yang baru masuk sebagai angkatan kerja, karena lapangan kerja yang tersedia akan berkurang. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita berharap pemerintah bisa mengompensasi penurunan kegiatan di sektor swasta. Namun kita melihat sendiri bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan. Anggaran pemerintah sekarang ini lebih banyak dihabiskan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil dan juga subsidi.
Kita melihat bagaimana pemerintah sedang kewalahan untuk mengendalikan subsidi bahan bakar minyak. Jumlah kuota untuk subsidi BBM sudah terlewati, sehingga pemerintah terpaksa melakukan pembatasan pasokan premium dan juga solar kepada masyarakat.
Subsidi BBM sekarang ini menjadi buah simalakama karena memang kondisi makronya tidak menguntungkan. Seharusnya sejak dua tahun lalu subsidi BBM yang mencekik leher ini dikurangi bebannya. Namun pemerintah lebih suka bersikap populis daripada menyelesaikan persoalan.
Kita tentu tidak bisa mellihat lagi ke belakang. Putaran waktu tidak mungkin kita balikkan. Sekarang kita harus menghadapi kenyataan yang ada dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan bekerja keras.
Kerja keras pemerintah adalah mengambil keputusan. Sebagai eksekutif maka pekerjaan utama pemerintah adalah "to execute". Jangan lagi ada penundaan dalam mengambil keputusan, meski keputusan itu terasa pahit.
Tugas dari masyarakat dan dunia usaha adalah bekerja. Kita semua harus menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah. Jangan kita terus berdebat atas keputusan, karena hanya membuat waktu dan energi saja.
Politik dan sosial harus ikut juga menopang kegiatan ekonomi. Jangan sampai persoalan politik dan sosial menjadi penghambat kegiatan ekonomi. Kegiatan politik dan sosial harus mengarah kepada perbaikan kehidupan rakyat banyak.
Seperti kegiatan pemilihan presiden yang baru kita laksanakan. Kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa boleh keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah bagian dari hak politik mereka.
Namun tidak boleh kemudian memaksakan apa yang dipersepsikan pasangan Prabowo-Hatta itu menjadi kebenaran seperti yang mereka harapkan. Apalagi dengan memberikan tekanan untuk mengerahkan massa guna mengepung Gedung MK pada tanggal 6 Agustus mendatang.
Demokrasi tidak dibangun untuk membenarkan pandangan kita. Ketika ada perbedaan pandangan, maka kita percayakan kepada pihak ketiga untuk memutuskannya. Dalam persengketaan hasil pemilihan umum, pihak ketiga yang menentukan itu adalah Hakim Konstitusi.
Mari kita biarkan sembilan Hakim Konstitusi untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita harus mau menerima apa pun keputusan Hakim Konstitusi karena merekalah yang kita percaya untuk menjadi wasit dan kesepakatan kita keputusan Hakim Konstitusi itu final serta mengikat.
Tidak boleh ada upaya lain ketika Hakim Konstitusi sudah mengambil keputusan tanggal 21 Agustus nanti. Upaya di luar itu adalah bagian dari sikap merongrong untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih kita.
Kita harus bisa berbesar hati menerima hasil keputusan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, maka kita semua harus mendukungnya agar keduanya berhasil memimpin negeri ini.
Keberhasilan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam memimpin negara ini bukanlah untuk kemanfaatan mereka berdua. Apabila mereka berhasil memajukan negeri ini, maka seluruh rakyat yang akan menikmati keberhasilan kepemimpinan keduanya.
Masyarakat jangan mau diadu domba untuk kepentingan politik elite. Kita bersama-sama harus menciptakan kehidupan sosial yang tenang dan tenteram, agar kita bisa membangun keluarga kita dan dengan itu kita ikut serta membangun bangsa dan negara ini.
Berbagai dinamika yang terjadi di luar negeri, juga tidak boleh membuat kita sekadar terbawa arus besar. Kita harus tetap pada jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang menjaga persatuan demi terciptanya kesejahteraan umum dan terbangunnya masyarakat yang cerdas.
Sekarang ini sedang ramai gerakan membentuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kita tidak boleh kemudian ikut-ikutan, karena kita mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Kemajuan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh kita sendiri.
