MI/Angga Yuniar
MI/Angga Yuniar ()

Tertib Administrasi Asuransi Kesehatan

13 Maret 2014 19:20
BEBERAPA rumah sakit umum daerah terancam bangkrut. Pasalnya, pemerintah belum juga membayar tunggakan kepada mereka. Jaminan kesehatan masyarakat yang dijalankan pemerintah ternyata tidak ditopang oleh sistem administrasi keuangan yang baik.
 
Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas pembayaran jamkesmas tidak menutupi tunggakan yang mereka miliki. Kementerian Kesehatan meminta waktu hingga bulan Juni untuk melunasi utang pemerintah kepada rumah sakit umum di daerah.
 
Di tengah transformasi penanganan jaminan kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial, tunggakan pembayaran kepada rumah sakit umum daerah mengganggu kepercayaan masyarakat kepada program jaminan kesehatan pemerintah. Apalagi jaminan kesehatan yang dikelola BPJS meliputi jumlah anggota masyarakat yang lebih besar.
 
Persoalan utama yang perlu harus menjadi perhatian adalah masalah arus kas atau cashflow. Arus kas bagi sebuah perusahaan tidak ubahnya seperti darah dalam tubuh manusia. Tanpa arus kas yang sehat, maka kesehatan perusahaan akan terancam. BPJS sendiri merupakan program yang sangat ambisius. Negara memberikan jaminan kesehatan gratis kepada sekitar 86 juta warga. Jaminan kesehatan mereka itu sepenuhnya ditanggung oleh negara.
 
Setiap bulan BPJS mengelola uang sekitar Rp 2 triliun. Kalau pembayaran berjalan lancar, maka BPJS akan bisa menjalankan perannya dengan baik. Mereka mempunyai kemampuan untuk membayar tagihan yang dimintakan rumah sakit terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.
 
Namun pembayaran kepada BPJS sangat tergantung kepada kondisi keuangan yang ada pada Kementerian Keuangan. Terutama kewajiban untuk menjamin 86 juta rakyat miskin, sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan.
 
Di sinilah persoalan seringkali muncul. Sebagai kasir negara, Kementerian Keuangan harus menangani banyak pembayaran terhadap kegiatan program pemerintah. Mereka tidak hanya memikirkan kewajiban pembayaran terhadap BPJS.
 
Belum lagi persoalan verifikasi sebelum pencairan pembayaran dilakukan. Kementerian Keuangan tidak boleh salah dalam melakukan pembayaran. Salah-salah mereka harus berhadapan dengan penegak hukum, apabila verifikasi pembayaran tidak akurat.
 
Ketika sekarang program jaminan kesehatan menjadi program nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan tentu harus mengubah cara kerjanya. Harus ada bagian yang menangani pembayaran kewajiban pemerintah untuk berjalannya jaminan kesehatan.
 
Keterlambatan pembayaran terhadap program jamkesmas harus menjadi pembelajaran. Kalau untuk program yang lebih terbatas saja Kementerian Keuangan kedodoran, bagaimana menjalankan program jaminan kesehatan yang lebih ambisius di bawah payung BPJS.
 
Program BPJS sendiri masih seumur jagung. Program ini baru dua setengah bulan berjalan. Pemerintah masih harus membangun kepercayaan dari masyarakat, agar diyakini bahwa program jaminan kesehatan nasional ini bisa berkelanjutan.
 
Terutama dokter dan rumah sakit yang menjadi ujung tombak keberhasilan program jamkesnas tidak boleh terkorbankan. Kegiatan rumah sakit untuk menangani kesehatan masyarakat harus terus berjalan.
 
Kalau RSUD seperti di Tasikmalaya, Jawa Barat, harus menanggung utang sampai Rp22 miliar, maka sudah pasti mereka tidak akan bisa bertahan. Sebab, mereka tidak bisa tidak harus membeli obat-obatan, belum lagi untuk membayari fasilitas yang ada di rumah sakit dan gaji para perawat serta dokter yang tidak mungkin ditunggak.
 
Sekarang semua pihak harus menyadari bahwa kita tidak boleh gagal menjalankan program jamkesnas. Kita membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk sungguh-sungguh menjalankan program ini. Termasuk dalam mengelola arus kas yang menjadi pilar keberhasilan program jamkesnas.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase jamkesmas

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif