Namun, siapa nyana aksi para anggota dewan terhormat itu malah jadi blunder buat mereka. Bukannya meraih simpati, mereka justru dihujani kritikan.
Para anggota DPR protes atas sikap pimpinan mereka yang memakai masker. Meski diklaim sebagai bentuk solidaritas, aksi itu dianggap tidak patut. Apalagi, pimpinan tetap memakai masker saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah ini namanya bukan pelecehan simbol negara?
Ada yang menyebut aksi para pimpinan itu tak lebih dari dagelan politik. Bagaimana tidak, mereka bermasker di tengah bersihnya udara dan sejuknya pendingin ruangan rapat paripurna. Dagelan mereka boleh jadi malah dianggap menghina masyarakat Sumatra dan Kalimantan yang sudah berbulan-bulan terpapar asap. Di tengah perjuangan mereka hidup melawan asap, masker menjadi kebutuhan utama. Namun, di gedung parlemen, masker yang selama ini menjadi penolong hidup para korban asap, justru dijadikan dagelan.
Apakah suatu ketika nanti, saat Jakarta dilanda bencana banjir, pimpinan DPR menggalang solidaritas dengan cara memakai pelampung saat rapat paripurna?
Tentunya masih ada seribu jalan menuju Roma. Jika saja kelima pimpinan dewan itu mau berpikir barang sejenak, masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menggalang simpati masyarakat terhadap korban bencana asap.
Dengan kekuasaan yang nyaris menyamai kekuatan parlemen di negara parlementer, wakil rakyat kita, lewat hak mengawasi, bisa saja menekan pemerintah jika dinilai masih kurang becus mengurus asap. Bukankah DPR berencana membentuk panitia khusus bencana asap?
Lewat hak ikut merancang postur keuangan negara, DPR juga punya ruang yang sangat luas untuk menaikkan anggaran penanggulangan bencana. Jika dirasa masih belum mempan, DPR punya kewenangan di bidang legislasi. Lembaga itu bisa merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih mengizinkan individu membakar lahan 2 hektare atas nama kearifan lokal.
Namun, mengapa DPR tak menggunakan ketiga fungsi dan kewenangannya itu secara optimal? DPR telah menyia-nyiakan kewenangan itu dan malah menggantinya dengan dagelan yang sama sekali tidak lucu.
Tanpa tedeng aling-aling, Fraksi PDIP menyebut langkah para pimpinan DPR itu buah dari gagal pikir mereka. Jangan salahkan bila rakyat gagal paham soal wakil mereka. Meski bencana asap sudah menyengsarakan rakyat dan membuat DPR prihatin, memakai masker saat rapat tentu bukan solusinya.
Masyarakat belum lupa saat September lalu dua pimpin.an DPR tersenyum lebar saat dirangkul Donald Trump di Amerika Serikat. Bahkan, ada yang menyempatkan diri ber-selfie ria di depan kamera bersama Donald Trump.
Itu semua dilakukan keduanya di tengah upaya habis-habisan masyarakat Sumatra dan Kalimantan berperang melawan asap. Lalu mengapa baru sekarang mereka menggalang solidaritas?
Jika tetap ingin dianggap berempati kepada korban asap, pimpinan DPR semestinya mengenakan masker di Sumatra atau Kalimantan, bukan di Senayan. Mereka seharusnya turun ke lapangan, bahu-membahu memegang selang air, bukan menjadi pahlawan yang bangun kesiangan di Jakarta.
