Presiden Joko Widodo-lah yang mula-mula menggelar panggung di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola Pelindo II itu. Presiden Jokowi berang setelah mengetahui betapa leletnya proses sandar, bongkar muat, hingga keluar barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Lambannya urusan dwelling time sesungguhnya perkara lama, penyakit menahun. Namun, selama itu pula, ia cuma menjadi 'panggung belakang'. Ia sekadar menjadi arena permainan diam-diam para aktor pemburu rente.
Ketika Presiden Jokowi menggeser panggung belakang itu menjadi panggung depan, semua berlomba memainkan peran di atasnya. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memainkan perannya sebagai penegak hukum. Ia menyelisik dugaan korupsi dalam bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok itu dan menjadikan seorang pejabat di Kemendag tersangka. Budi Waseso hendak memainkan peran lebih dalam lagi di panggung tersebut. Ia menggeledah kantor Pelindo II. Celakanya, ada aktor lain yang menganggap Budi Waseso melampaui peran yang seharusnya dia mainkan. Sejumlah pejabat di pemerintahan menganggap peran yang dimainkan Budi Waseso menggoyahkan stabilitas ekonomi.
Mengganggu stabilitas ekonomi siapa? Bukannya leletnya bongkar muat barang di pelabuhan yang justru menghambat kegiatan ekspor impor barang? Jelas yang terganggu bukan ekonomi negara karena lambannya proses bongkar muat justru menghadirkan ekonomi biaya tinggi dan membuat rendah daya saing.
Pemberantasan korupsi dan pembangunan ekonomi mestinya bisa dilakukan secara paralel. Bahkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum semestinya menjadi prasyarat pembangunan dan stabilitas ekonomi. Bukankah lemahnya pemberantasan korupsi plus ruwetnya birokrasi menjadi batu sandungan investasi di negara ini?
Budi Waseso pun akhirnya dilengserkan dari pentas. Publik kini berharap menyaksikan Kabareskrim baru Komjen Anang Iskandar meneruskan peran Budi Waseso di pentas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
Kini aktor baru bersiap memasuki panggung. Namanya Panitia Khusus DPR atau Pansus Pelindo II. Tujuannya mulia, hendak membenahi tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok.
Jelas itu merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPR. Namun, terus terang, di balik harapan DPR mampu menjalankan fungsi pengawasan melalui Pansus Pelindo II, terselip pula kecemasan.
Kita berharap-harap cemas jangan-jangan pembentukan pansus di panggung depan diikuti upaya meningkatkan posisi tawar-menawar di panggung belakang. Pun kita berharap-harap cemas jangan-jangan pansus hanya memercikkan kegaduhan sebagaimana Pansus Bank Century memantik kebisingan. Kita khawatir DPR cuma cari-cari panggung.
Rakyat ingin pejabat dan penegak hukum memainkan peran asli, bukan peran bertopeng, di panggung depan dugaan korupsi bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Rakyat tidak ingin perlahan tapi pasti tirai kasus dugaan korupsi di Pelindo II ditutup dan para aktor pun diam-diam turun panggung.
Oleh karena itu, kita berharap DPR sungguh-sungguh memainkan peran politik mereka lewat pansus demi mengawal peran hukum yang dilakoni Polri sehingga tirai kasus dugaan korupsi di Pelindo II tersingkap.
